Samarinda — Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda kembali mendapat sorotan. Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Lonteng, menilai sistem seleksi yang terlalu menitikberatkan pada aspek akademis telah mengabaikan pengabdian jangka panjang tenaga honorer.
Ronald menyebut, banyak tenaga honorer yang telah bekerja selama lebih dari satu dekade tetap tidak berhasil lolos seleksi karena tidak memenuhi ambang batas nilai yang ditentukan.
“Banyak yang sudah kerja 10 tahun lebih, tapi tetap tidak lolos. Mereka ini sudah terbukti loyal, tapi malah kalah karena sistem seleksi yang kaku,” ujar Ronald saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Kamis (26/6/2025).
Menurutnya, kebutuhan pemerintah dalam birokrasi bukan hanya soal kemampuan intelektual semata, namun juga menyangkut etos kerja, loyalitas, dan konsistensi pelayanan publik.
“Pemerintah butuh orang yang loyal, yang siap bekerja tanpa pamrih, bukan hanya yang pintar menjawab soal,” tegasnya.
Ronald meminta Pemkot Samarinda tidak hanya fokus pada hasil seleksi, namun juga mempertimbangkan masa kerja dan rekam jejak tenaga honorer yang tidak lolos. Ia mengingatkan, ketidakadilan dalam proses ini bisa menimbulkan demoralisasi dan rasa kecewa yang mendalam di kalangan pegawai non-ASN.
“Jangan sampai mereka merasa jadi korban sistem yang tidak berpihak. Pemerintah harus hadir memberi solusi,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme rekrutmen PPPK, agar ke depan dapat lebih mengakomodasi aspek pengalaman kerja dan kontribusi nyata tenaga honorer selama ini.
“Sudah seharusnya pemerintah membalas pengabdian itu dengan perlakuan yang adil dan layak,” tutup Ronald.
Sebelumnya, proses seleksi PPPK di Samarinda telah beberapa kali dikritik karena dianggap tidak mencerminkan kondisi di lapangan. DPRD meminta agar ada mekanisme penilaian yang lebih komprehensif dan berkeadilan, terutama bagi tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung layanan publik.(ADV/DPRDSMR/GB)
