SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana kegiatan mitra kerja untuk tahun anggaran 2025. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan program yang berdampak positif bagi masyarakat.
“Saat ini kita sudah memasuki triwulan pertama tahun 2025. Alasan kami memanggil beberapa mitra kerja adalah untuk meminta Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) 2025,” ujar Iswandi saat ditemui di kantor DPRD Kota Samarinda.
Menurut Iswandi, evaluasi ini bertujuan untuk meninjau kesinambungan program antara tahun 2024 dan 2025.
“Kami akan melihat apakah kegiatan yang akan dilakukan di 2025 ini nyambung dari 2024, atau justru ada program yang berdasarkan evaluasi 2024 seharusnya tidak dilanjutkan lagi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Ini tugas kita untuk mengawasi, apalagi yang menggunakan dana-dana pemerintah, dana-dana yang bisa dialokasikan untuk rakyat agar lebih produktif lagi,” tegasnya.
Untuk memastikan transparansi tersebut, Komisi II menuntut laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang berbasis data yang akurat.
“Kita harus punya dasar yang baik. Makanya saya perlu laporan keuangan, laporan kinerja, pertanggungjawaban. Harus ada datanya, tidak bisa asal bicara,” tambahnya.
Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Iswandi optimistis bahwa pihaknya mampu mendorong peningkatan signifikan pada 2025.
“Kita berharap PAD pasti harus naik karena potensinya sangat besar. Kalau sekarang kita sudah di 800 ratusan miliar, harus naik ke 1 triliun,” ujarnya penuh keyakinan.
Iswandi juga menyoroti potensi besar Kota Samarinda yang belum sepenuhnya tergarap, khususnya di sektor pariwisata.
“Kalau kita bicara soal PAD, banyak potensi yang bisa digali. Misalnya sektor pariwisata yang berpeluang besar meningkatkan pendapatan daerah,” katanya.
Namun, ia menyayangkan alokasi anggaran yang masih minim untuk mendukung sektor tersebut.
“Seperti kemarin saat kita bahas pariwisata, banyak PAD bisa didapatkan dari sektor ini. Tapi kalau hanya diberi anggaran 4 miliar, bagaimana bisa maksimal? Itu salah satu temuan kita,” pungkasnya.(ADV/DPRDSMR/GB)
