Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa keputusan terkait pencopotan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Samarinda sepenuhnya berada di tangan Wali Kota Andi Harun.
Menurut Rohim, desakan sejumlah pihak yang meminta pencopotan Desy Damayanti tidak bisa begitu saja menjadi dasar keputusan. Ia menekankan bahwa kepala dinas merupakan bagian dari tim kerja Wali Kota, sehingga penggantian pejabat tersebut merupakan hak prerogatif kepala daerah.
“Soal pencopotan Kadis PUPR, itu sepenuhnya hak Wali Kota. Sebagai pembantu Wali Kota, kepala dinas bertanggung jawab langsung kepadanya,” ujar Rohim saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (12/3/2025).
Rohim menambahkan, jika Wali Kota menilai Desy Damayanti tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik hingga berpotensi menghambat pencapaian program kerja, maka pencopotan bisa menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa kondisi kesehatan Desy tidak seharusnya menjadi alasan utama selama kinerjanya tetap optimal.
Lebih lanjut, Abdul Rohim menyoroti bahwa saat ini DPRD lebih berfokus pada penyelesaian polemik upah pekerja proyek Teras Samarinda yang hingga kini belum terselesaikan. Ia menilai permasalahan tersebut lebih mendesak untuk dituntaskan agar tidak berdampak luas pada masyarakat.
“Kami di DPRD saat ini lebih fokus menyelesaikan masalah pembayaran upah pekerja Teras Samarinda. Itu yang jadi prioritas kami sekarang,” tegasnya.
Rohim juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kota Samarinda untuk membahas solusi terbaik terkait masalah ini.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan persoalan tersebut.
Politis PKS ini juga turut menyoroti hasil mediasi yang dilakukan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda antara pekerja proyek dan pihak kontraktor, PT Samudra Anugrah Indah Permai (SAIP). Ia berharap komitmen tersebut dapat segera direalisasikan.
“Kami berharap mediasi di Kejari kemarin bukan sekadar janji. Kami ingin melihat tindakan nyata agar hak para pekerja segera terpenuhi,” pungkasnya. (ADV/DPRDSMR/GB)
