SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menggelar rapat koordinasi terkait efisiensi dan rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda tahun 2025 pada Rabu (12/3/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda.
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, Wakil-wakil Ketua DPRD, Ketua-ketua Fraksi DPRD, Ketua Komisi II DPRD, Tenaga Pakar Komisi II DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten III, Plt Inspektur, Kepala Bapperida, Kepala BPKAD, serta Tim TAPD.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan efisiensi anggaran yang dipimpin oleh Komisi II DPRD sebagai leading sector.
“Rapat ini penting karena menyangkut pembahasan anggaran. Nantinya DPRD bersama pihak pemerintah akan mendiskusikan lebih lanjut pola sistem efisiensi ini karena ada 30 OPD yang menjadi bagian dari APBD, termasuk DPRD Kota Samarinda,” ujar Helmi Abdullah.
Dalam rapat tersebut, belum ada keputusan terkait pemotongan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Helmi menegaskan bahwa rincian pemotongan anggaran masih menunggu hasil diskusi lebih lanjut antara Komisi II DPRD dan pihak pemerintah.
“Tadi dalam rapat belum ada OPD yang dipotong, sehingga belum ada angka pasti terkait pemotongan anggaran. Mungkin dalam waktu dekat ini, malam ini atau besok, Komisi II akan berdiskusi dengan pihak pemerintah untuk menentukan detailnya,” tambahnya.
Terkait item efisiensi, Helmi Abdullah mengungkapkan bahwa beberapa pos anggaran seperti perjalanan dinas dan belanja rutin telah disebutkan sebagai bagian yang berpotensi untuk dikurangi. Namun, detail pemotongan pada masing-masing OPD masih menunggu keputusan final.
Menanggapi pertanyaan mengenai alokasi sisa anggaran hasil efisiensi, Helmi Abdullah menegaskan bahwa dana tersebut tidak akan dikembalikan, melainkan dialokasikan kembali untuk kebutuhan masyarakat.
“Dana hasil efisiensi itu akan dibelanjakan lagi untuk kepentingan masyarakat, khususnya yang menyangkut kesejahteraan. Nantinya akan ada alokasi yang diatur secara teknis sesuai kebutuhan program, termasuk mendukung program nasional,” pungkasnya. (ADV/DPRDSMR/GB)
