SAMARINDA – Video yang sempat viral terkait harga Minyakita yang melambung jauh di atas ketentuan memicu tindakan cepat dari wakil rakyat. Sani bin Husein, anggota Komisi II DPRD Samarinda, turun langsung ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasi yang tersebar di kalangan masyarakat.
Investigasi yang dilakukan Sani meliputi kunjungan ke tiga lokasi perbelanjaan berbeda di Samarinda. Di tiap tempat, ia tak hanya melakukan pembelian, tetapi juga melakukan pengecekan volume Minyakita yang dijual.
Meski gagal menemukan Minyakita kemasan botolan yang diduga bermasalah, pengawasan Sani justru mengungkap masalah lain yang tak kalah pelik – disparitas harga yang mencengangkan.
“Rata-rata harga di pasaran tembus Rp20.000 per liter, jauh di atas HET yang ditetapkan. Saya tidak tahu apakah ini karena biaya distribusi atau faktor lain, tetapi yang jelas aturan pemerintah sudah ada,” kata Sani.
Temuan ini sungguh mengkhawatirkan, mengingat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1028 telah menetapkan HET Minyakita sebesar Rp15.700 per liter. Praktik penjualan dengan kisaran Rp19.000 hingga Rp22.000 per liter yang ditemukan Sani menunjukkan adanya selisih harga hingga 40 persen dari ketentuan.
Dengan momentum Ramadhan dan Idulfitri yang semakin dekat, Sani menekankan bahwa praktek ini akan semakin menekan daya beli masyarakat. Ia dengan tegas mendesak Dinas Perindustrian dan Koperasi Kota Samarinda untuk segera melakukan pemeriksaan pasar secara komprehensif.
“Saya harap OPD terkait segera turun tangan. Jangan sampai masyarakat dirugikan, baik dari sisi harga maupun volume. Ini menyangkut kepentingan banyak orang,” tegasnya.
Tak hanya soal harga, Sani juga menyoroti isu lain yang telah ramai diperbincangkan di berbagai daerah – dugaan kecurangan volume pada kemasan botolan Minyakita, di mana konsumen diduga hanya mendapatkan 750 mililiter dari yang seharusnya 1 liter.
“Saya minta Dinas Perindustrian dan Koperasi Kota Samarinda segera mengecek kebenaran informasi ini di lapangan. Jika ditemukan adanya pengurangan volume seperti itu, saya minta produk tersebut segera ditarik dan diganti dengan yang sesuai standar,” tegasnya lagi.
Dalam pandangan Sani, peran pemerintah sangat krusial dalam menjaga ketertiban pasar dan melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan. Ia menekankan pentingnya tindakan cepat dan tegas dari pemangku kepentingan terkait. (ADV/DPRDSMR/GB)
