Samarinda – pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) menuai kekhawatiran di Samarinda. Kebijakan fiskal itu dinilai berpotensi memperlambat pembangunan karena kota ini masih bergantung pada alokasi dana dari pusat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan keputusan pemangkasan akan sangat merugikan daerah. Menurutnya, TKD masih menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan di Samarinda.
“Harapannya sih ini batal dilaksanakan pemangkasan, karena akan berdampak ke pembangunan daerah,” kata Deni, Selasa (23/9/2025).
Deni menjelaskan, rencana tersebut masih sebatas wacana dan belum dituangkan dalam surat keputusan resmi. Meski begitu, DPRD tetap berharap pemerintah pusat meninjau ulang sebelum kebijakan diketok. Ia mengingatkan bahwa tidak semua daerah memiliki kekuatan fiskal untuk mandiri.
“Tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang baik. Adapun beberapa daerah yang kuat itu karena ditopang PAD yang besar juga,” ujarnya.
Samarinda, kata Deni, termasuk daerah yang masih bergantung pada dana transfer. Pemangkasan TKD berisiko membuat sejumlah program pembangunan tertunda bahkan berhenti. Kondisi itu bisa menimbulkan ketimpangan pelayanan publik maupun proyek strategis daerah.
“Kalau dana transfer dari pusat dipotong, maka banyak pembangunan di Samarinda yang bisa tersendat,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pemerintah pusat melihat kondisi riil tiap daerah sebelum mengambil keputusan final. DPRD Samarinda berharap kebijakan fiskal nasional tidak justru memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Samarinda masih sangat ketergantungan dengan dana transfer dari pusat. Agar tidak terjadi ketimpangan pada penyelenggaraan pembangunan di daerah, kebijakan ini sebaiknya ditinjau ulang,” pungkas Deni.(ADV/DPRDSMR/GB)
