Samarinda — Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur yang dinilai belum terkoordinasi dengan baik antarinstansi. Akibatnya, sejumlah fasilitas umum rusak bahkan harus dibongkar tak lama setelah dibangun
“Baru selesai dibangun, eh dibongkar lagi untuk pasang pipa. Ini terus terulang karena koordinasi antar lembaga masih lemah,” ujar Deni saat ditemui, Senin (30/6/2025).
Ia mencontohkan proyek pedestrian di Jalan Juanda yang sempat mengalami kerusakan lantaran adanya pemasangan jaringan pipa PDAM. Menurutnya, insiden serupa sudah terlalu sering terjadi dan menunjukkan lemahnya komunikasi lintas sektor.
Deni mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar segera menyusun blueprint pembangunan infrastruktur jangka panjang. Dokumen ini, menurutnya, harus mencakup informasi teknis seperti usia pakai jaringan, jadwal perawatan rutin, hingga skala prioritas berdasarkan wilayah.
“Tanpa perencanaan jangka panjang dan keterpaduan antar OPD, kita hanya menambal masalah,” ucapnya.
Deni juga menyoroti pentingnya pendekatan kawasan, terutama untuk menyelesaikan masalah klasik seperti banjir. Ia menegaskan, ego sektoral antar instansi harus diakhiri demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
Terkait inovasi teknologi dalam tata kelola pembangunan, Deni menyambut baik penggunaan sistem seperti E-WAN. Namun, ia mengingatkan bahwa digitalisasi bukanlah solusi tunggal.
“Digitalisasi akan sia-sia tanpa kerja sama nyata. Yang dibutuhkan warga adalah pembangunan yang terintegrasi dan tidak saling bertabrakan,” pungkasnya. (ADV/DPRDSMR/GB)
