Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sejumlah program prioritas di APBD 2025.
Dua fokus utama yang menjadi perhatian adalah penanggulangan kemiskinan dan stunting, dengan langkah konkret berupa peningkatan akses air bersih serta penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Plt Kepala Dinas Perkim Kukar, M. Aidil, menjelaskan bahwa program ini diarahkan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur dasar.
“Tahun ini, kami lebih memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dan stunting, yang berkaitan dengan tugas kami dalam penyediaan sarana air bersih, sanitasi, serta pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar lebih layak untuk dihuni,” ujar Aidil, Jumat (14/3/2025).
Dinas Perkim Kukar menargetkan pembangunan 200 unit RTLH yang akan tersebar di berbagai wilayah, bukan hanya terpusat di Sambutan Bumi. Penentuan lokasi pembangunan didasarkan pada data Lembaga Bank Penilaian Kredit (LBPK) untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Selain itu, relokasi bagi warga terdampak bencana longsor di Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut, juga menjadi bagian dari program prioritas. Saat ini, proses pematangan lahan tengah berlangsung, dan pembangunan rumah bagi warga eks-longsor akan segera dimulai.
“Kami ingin memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan hunian yang lebih aman dan layak. Insya Allah, rumah bagi warga eks-longsor di Desa Muai akan segera dibangun,” tambahnya.
Selain fokus pada perumahan, Dinas Perkim Kukar juga mengoptimalkan pembangunan jalan lingkungan dan jaringan perpipaan untuk memperluas akses air bersih di desa-desa yang masih kekurangan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan alokasi APBD 2025 digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kehadiran jalan lingkungan dan jaringan perpipaan ini adalah langkah konkret pemerintah daerah dalam mengoptimalkan alokasi anggaran murni 2025 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Aidil.
Dengan program ini, Pemkab Kukar berharap tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan dan stunting di wilayahnya. (Adv)
