SANGATTA – Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kutai Timur menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Wakil Bupati Mahyunadi menilai kondisi tersebut harus segera direspons melalui kebijakan yang cepat, tepat, dan terukur.
Hal itu disampaikan Mahyunadi setelah menghadiri Musrenbang penyusunan RKPD 2027 di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
Menurutnya, laju pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran satu persen menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi pembangunan daerah. Pemerintah diminta lebih fokus pada upaya mendorong aktivitas ekonomi riil yang menyentuh masyarakat.
Sebagai langkah awal, Mahyunadi akan mengumpulkan tim ekonomi daerah untuk menyusun strategi yang lebih komprehensif dalam memperkuat sektor-sektor produktif.
“Kita harus segera duduk bersama dengan tim ekonomi untuk merumuskan strategi yang lebih konkret. Kita butuh langkah yang cepat dan terukur agar kondisi ini bisa segera membaik,” ujarnya.
Meski menghadapi perlambatan, pemerintah daerah tetap menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 10,74 persen pada 2027. Menurut Mahyunadi, target tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja.
Ia menyadari tantangan tersebut tidak ringan. Namun, dengan koordinasi yang baik dan pelaksanaan program yang konsisten, target itu diyakini dapat diwujudkan.
Mahyunadi juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pembangunan tahun 2026 dengan perencanaan tahun berikutnya. Keselarasan itu dinilai penting agar pembangunan berjalan berkesinambungan.
Selain itu, ia mengingatkan agar proses penyusunan program tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator administratif.
“Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada target di atas kertas, melainkan harus disusun berdasarkan fakta dan dinamika yang terjadi di lapangan. Kita harus melihat apa yang benar-benar dibutuhkan warga,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan UMKM, peningkatan kualitas SDM, dan pembangunan infrastruktur produktif harus menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Di sisi pembiayaan, Mahyunadi meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya mengandalkan APBD Kutim. Ia mendorong upaya aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat serta membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta.
“Kita harus lebih aktif, bergerak, dan membangun komunikasi ke pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran maupun program,” pungkasnya.(adv)
