Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menilai bahwa pemanfaatan sumber pendapatan daerah yang lebih optimal dapat memperkuat kemandirian fiskal dan memastikan program pembangunan berjalan dengan lebih stabil.
Menurutnya, selama ini banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih fokus pada belanja tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap pemasukan daerah.
“Kita harus mengubah pola pikir dari sekadar menggunakan anggaran menjadi bagaimana belanja pemerintah juga dapat berdampak pada peningkatan pendapatan. Banyak potensi yang bisa dimaksimalkan jika dikelola dengan strategi yang tepat,” ujarnya saat menghadiri Forum Lintas Daerah untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar oleh Bapenda Kukar bersama BPKAD Kukar, Jumat (14/3).
Salah satu fokus Pemkab Kukar dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan memperkuat sektor pajak dan memanfaatkan aset yang selama ini belum tergarap maksimal.
Sunggono menekankan pentingnya validasi dan pembaruan data pajak sebagai langkah krusial. Beberapa sektor pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dinilai masih memiliki potensi peningkatan jika didukung dengan sistem pendataan yang lebih baik.
Selain pajak, pemanfaatan aset daerah juga menjadi perhatian utama. Sejumlah aset milik pemerintah yang sebelumnya kurang dimanfaatkan kini mulai dioptimalkan, seperti Gedung Putri Karang Melenu dan kolam renang daerah, yang kini telah direnovasi agar bisa kembali beroperasi dan berkontribusi terhadap pemasukan daerah.
“Kita tidak bisa membiarkan aset daerah hanya menjadi beban tanpa manfaat. Jika dikelola dengan baik, aset-aset ini bisa menjadi sumber pemasukan baru sekaligus memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat,” tambah Sunggono.
Tak hanya itu, Pemkab Kukar juga mulai melirik peluang pendapatan dari sektor digital, terutama dari infrastruktur telekomunikasi seperti kabel optik. Sunggono mengakui bahwa daerah harus lebih responsif dalam menangkap peluang ekonomi berbasis teknologi agar tidak tertinggal dari pihak swasta yang lebih dulu memanfaatkannya.
“Ke depan, kita harus lebih cepat dalam melihat potensi ekonomi digital. Jangan sampai kita hanya jadi penonton, sementara pihak lain lebih dulu mengambil manfaat dari peluang ini,” katanya.
Dengan pendekatan yang lebih inovatif, Pemkab Kukar berharap dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga pembangunan bisa berjalan secara berkelanjutan, mandiri, dan berdampak luas bagi masyarakat. (Adv)
