Jakarta – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Andi Sofyan Hasdam memberikan komentar penolakan terkait wacana Polisi Republik Indonesia (Polri) dibawa Kementrian Dalam Negeri (Mendagri).
Ketua Komite I itu merespon terkait beberapa informasi yang mewacanakan hal tersebut.
“Kita menolak wacana tersebut, dan Polri harus tetap independen,” ungkapnya, Selasa (3/12/24).
Andi Sofyan mengungkapkan ketika Institusi Polri dibawa Kemendagri, maka Polkti bisa saja tidak akan independen.
“Jauh lebih baik Polri tetap berada langsung dibawa Presiden. Kalau ada isu oknum Polisi yang tidak netral dalam Pilkada, harus dibuktikan. Dan penyelesaiannya bukan dengan menempatkan institusi Polri dibawa Kemendagri,” pungkasnya.
Senator asal Kaltim itu juga menjelaskan, jika Polri memang terbukti mendukung salah satu calon, hal tersebut perlu dibuktikan dalam sengketa Pilkada.
“Baik melalui Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu maupun nanti Mahkamah Konstitusi,” bebernya.
Ia menyarankan agar secepatnya melakukan evaluasi kepada institusi Polri, ketika nanti terdapat persoalan sehubungan dengan netralitas dan profesionalitas.
“Jangan alih-alih mengembalikan Polri dibawah Kemendagri. Lakukan evaluasi jika menemukan hal tersebut,” ungkapnya.
Dirinya dengan tegas menolak wacana yang ingin menempatkan Polri dibawah Kemendagri, dikarenakan Memiliki potensi menciptakan intervensi politik lebih besar.
“Polri harus dibawah langsung oleh Presiden. Dan kita menolak wacana Polri dibawah Kemendagri,” tutupnya.
