SAMARINDA — Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengkritisi lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah dalam pelaksanaan proyek infrastruktur yang berujung pada pemborosan anggaran dan rusaknya fasilitas umum.
“Baru selesai dibangun, eh dibongkar lagi untuk pasang pipa. Ini terus terulang karena koordinasi antar lembaga masih lemah,” kata Deni saat ditemui Senin (30/6/2025), menyoroti kasus proyek pedestrian di Jalan Juanda yang kembali rusak akibat pemasangan pipa milik PDAM.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus bersifat terpadu dan berbasis data. Ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda segera menyusun blueprint infrastruktur sebagai acuan jangka panjang.
“Tanpa perencanaan jangka panjang dan keterpaduan antar-OPD, kita hanya menambal masalah,” tegasnya.
Blueprint tersebut, kata Deni, harus mencakup usia teknis jaringan, jadwal pemeliharaan, hingga skala prioritas pembangunan berdasarkan wilayah. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan kawasan, terutama untuk menangani isu banjir, agar tidak lagi bergantung pada skema sektoral yang terpisah-pisah.
Selain menyoroti lemahnya sinergi, Deni juga menanggapi penggunaan teknologi digital seperti E-WAN dalam mendukung perencanaan dan pemantauan infrastruktur. Meski menyambut baik langkah digitalisasi, ia mengingatkan bahwa teknologi tidak akan berdampak maksimal tanpa dukungan kerja sama antarlembaga.
“Digitalisasi akan sia-sia tanpa kerja sama nyata. Yang dibutuhkan warga adalah pembangunan yang terintegrasi dan tidak saling bertabrakan,” ujarnya.
Komisi III, lanjut Deni, berkomitmen mendorong Pemkot Samarinda untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur, agar tidak terjadi lagi pemborosan akibat lemahnya koordinasi. (ADV/DPRD Kota Samarinda)
