SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyampaikan keberatannya terhadap rencana pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai kebijakan tersebut akan menekan pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim), terutama di Samarinda yang masih sangat bergantung pada alokasi dana dari pusat.
“Terkait pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) di Kaltim, khususnya Kota Samarinda,” ujar Deni saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Selasa (23/9/2025).
Menurut Deni, Kaltim merupakan salah satu daerah dengan kontribusi devisa terbesar bagi negara. Karena itu, ia menilai wajar jika pemerintah pusat memberi perhatian lebih agar daerah ini tidak menjadi korban kebijakan penghematan anggaran.
“Khusus Kaltim saat ini kita ingin bahwa bagaimanapun kita ini adalah penyumbang devisa terbesar juga di Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan, Kaltim pantas meminta pengecualian atau dispensasi dari kebijakan pemotongan. Dengan sumbangan ratusan triliun rupiah setiap tahun, kata Deni, seharusnya ada pengembalian yang lebih adil kepada daerah.
“Kita ingin bahwa kita mendapatkan dispensasi lah, artinya kita tidak terkena dengan imbas daripada pemotongan ini,” ucapnya.
Deni juga menyoroti ketimpangan yang sudah berlangsung lama. Dari dana besar yang disetorkan Kaltim ke kas negara, yang kembali ke daerah bahkan tidak mencapai 10 persen.
“Kembalinya pun tidak sampai 10 persen dari nilai yang kita sumbangkan,” ungkapnya.
Deni berharap pemerintah pusat setidaknya bisa mengembalikan 20 sampai 30 persen dari kontribusi Kaltim. Menurutnya, angka tersebut lebih proporsional untuk mempercepat pembangunan di daerah.
“Harusnya kan dengan sumbangsih sekian besar kita minimal dapat 20-30 persen dari itu, tapi memang semua prerogatifnya pusat,” katanya.
Lebih lanjut, Deni meminta pemerintah daerah tidak tinggal diam. Ia mendesak Gubernur Kaltim beserta jajaran segera mengambil langkah politik dan diplomasi agar pemotongan TKD tidak direalisasikan.
“Mudah-mudahan kita tetap menunggu informasi dari kepala daerah khususnya Bapak Gubernur dan jajaran untuk melakukan lobi-lobi agar pemotongan itu tidak terjadi,” ujarnya.
Deni menekankan, apabila kebijakan itu tetap dijalankan, efeknya akan terasa langsung pada belanja operasional, belanja modal, hingga pembangunan di berbagai sektor. Sebagai ibu kota provinsi, Samarinda disebut bakal menanggung dampak paling besar.
“Ini pasti berdampak langsung terhadap pembangunan yang ada di Kaltim, khususnya Samarinda,” pungkasnya.(ADV/DPRDSMR/GB)
