Kukar – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang inklusif. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pelatihan bahasa isyarat bagi tenaga kesehatan agar mereka lebih siap dalam melayani penyandang disabilitas.
Plt Kepala Dinkes Kukar, Kusnandar, mengungkapkan bahwa saat ini pelatihan bahasa isyarat baru diterapkan di RSUD AM Parikesit. Namun, pihaknya tengah mengupayakan perluasan program ini melalui tim kerja SDMK (Sumber Daya Manusia Kesehatan), dengan menggandeng narasumber yang berkompeten.
“Harapannya, pelatihan ini bisa menjangkau lebih banyak tenaga kesehatan di berbagai fasilitas layanan, sehingga penyandang disabilitas bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” ujar Kusnandar.
Selain meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, Dinkes Kukar juga tengah mengumpulkan data terkait jumlah dan sebaran penyandang disabilitas. Data ini menjadi dasar dalam merancang kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran.
Namun, Kusnandar mengakui bahwa ketersediaan tenaga medis, terutama tenaga terapis, masih menjadi tantangan besar. Saat ini, layanan terapi hanya tersedia di RSUD AM Parikesit, sementara puskesmas yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) belum memiliki keleluasaan dalam merekrut tenaga tambahan.
“Kami menghadapi keterbatasan tenaga kesehatan, baik tenaga penunjang maupun tenaga medis standar minimal. Bahkan, mencari tenaga terapis yang sesuai pun masih sulit,” jelasnya.
Meski demikian, puskesmas tetap memiliki peran penting dalam upaya promotif dan preventif, terutama dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, Kusnandar mengajak masyarakat, khususnya para ibu, untuk aktif memanfaatkan layanan Posyandu guna mendeteksi dini potensi gangguan perkembangan pada anak.
“Pemantauan sejak dini sangat penting, terutama untuk mencegah kondisi seperti hiperaktif pada anak. Dengan mengikuti program kesehatan balita di puskesmas, kita bisa memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal,” tambahnya.
Dinkes Kukar berharap adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dalam penyediaan tenaga kesehatan yang lebih memadai, sehingga pelayanan kesehatan yang inklusif dapat segera terwujud.
“Semoga langkah-langkah yang kami upayakan ini bisa didukung dan direalisasikan demi pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat,” tutup Kusnandar (Adv)
