SAMARINDA – Masalah banjir di Jalan Suryanata, Kelurahan Bukit Pinang, Samarinda, kembali menjadi sorotan. Meski proyek drainase di kawasan itu sudah berjalan beberapa tahun terakhir, genangan air masih muncul setiap kali hujan deras mengguyur kota.
Warga mengeluhkan kondisi ini karena pembangunan yang dilakukan dinilai belum memberi hasil nyata. Aktivitas harian terganggu, rumah warga rusak, hingga usaha kecil ikut merugi lantaran pelanggan enggan datang saat kawasan tergenang.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan penanganan banjir di Suryanata tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, sistem drainase di wilayah tersebut harus terhubung dengan aliran yang lebih besar hingga bermuara ke Jalan Antasari.
“Kalau melihat Suryanata jangan berdiri sendiri, harus dikaitkan dengan kawasan Jalan Antasari,” ujarnya, Senin (22/9/2025).
Deni menyebut pembangunan sodetan di Jalan Antasari menjadi kunci utama. Dengan sodetan, air hujan dari Suryanata bisa segera dialirkan ke Sungai Mahakam. Tanpa itu, kata dia, hasil pembangunan drainase tetap tidak akan maksimal.
“Kalau tidak ada sodetan, air akan tetap terjebak di situ, dan hasil pembangunan drainase tidak maksimal,” jelasnya.
Selain faktor curah hujan, banjir di Samarinda juga diperparah pasang Sungai Mahakam. Karena itu, Deni menilai pembangunan drainase harus dilengkapi pintu air agar aliran bisa dikendalikan saat sungai sedang pasang.
Namun, permasalahan anggaran membuat penanganan banjir makin rumit. Tahun ini, Pemkot Samarinda melakukan efisiensi sebesar Rp150 miliar, sehingga sejumlah proyek drainase harus ditunda.
“Dengan anggaran terbatas, penanganan banjir harus difokuskan pada titik paling rawan,” katanya.
Deni mengingatkan, upaya penanganan banjir tidak boleh setengah hati. Ia mendesak Pemkot menyusun dan mengeksekusi masterplan banjir secara konsisten agar masalah tidak berulang.
“Kita butuh perencanaan yang komprehensif dan berkesinambungan. Jangan hanya fokus di satu titik, lalu melupakan aliran utama yang menjadi muara. Kalau begitu, banjir akan terus berulang,” tegasnya.
Politikus Gerindra itu juga meminta Pemkot memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV. Menurutnya, persoalan banjir tidak hanya menjadi urusan daerah, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah pusat karena berkaitan langsung dengan pengendalian Sungai Mahakam.
Dengan kondisi curah hujan tinggi dan fenomena pasang sungai yang kerap terjadi, DPRD Samarinda menekankan pentingnya langkah cepat dan terukur.
“Penanganan banjir adalah pekerjaan jangka panjang. Kalau tidak diseriusi dari sekarang, dampaknya akan semakin luas,” pungkas Deni.(ADV/DPRDSMR/GB)
