SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim mengungkapkan bahwa permasalahan banjir di Samarinda berakar dari alih fungsi lahan dan perlu penanganan komprehensif. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara dengan potretkata.co, Jumat (31/1/2025).
“Daerah yang seharusnya menjadi area resapan air sudah banyak beralih fungsi. Hutan dan area rawa yang seharusnya menjadi daerah tangkapan dan resapan air kini telah berubah, area perbukitan juga telah dibuka sehingga tidak bisa lagi menahan dan menyerap air,” jelas Abdul Rohim.
Anggota DPRD Fraksi PKS tersebut memberikan solusi terkait penanganan banjir harus dilakukan secara terintegrasi.
“Kita perlu melakukan rehabilitasi atau normalisasi fungsi kawasan tangkapan dan penyerapan air, mulai dari jalur drainase ke anak sungai hingga ke sungai utama, termasuk memastikan normalisasi bendungan Benanga,” ujarnya.
Abdul Rohim memaparkan strategi penanganan banjir dalam tiga tahapan.
“Jangka panjang, kita harus mengembalikan fungsi alam sebagai tangkapan dan resapan air. Jangka menengah, perlu pembangunan kolam retensi dan normalisasi bendungan Benanga yang sudah cukup dangkal. Untuk jangka pendek, normalisasi sistem drainase harus segera dilakukan,” jelasnya.
Terkait peran serta masyarakat dan pemerintah, Abdul Rohim menyoroti dua hal penting.
“Pemkot harus mulai mereview ulang rencana pembangunan. Banjir beberapa hari ini membuktikan bahwa genangan di Samarinda belum bisa dikendalikan sepenuhnya, meski sebelumnya kita merasa sudah berhasil mengatasi,” tegasnya.
Legislator PKS ini berharap pemerintah kota dapat mengalokasikan anggaran untuk proyek pengendalian banjir secara komprehensif.
“Pembangunan harus memprioritaskan pengendalian banjir mengingat dampaknya yang signifikan di hampir seluruh kecamatan,” pungkasnya.
