Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mendorong aparat penegak hukum agar segera menuntaskan penyelidikan kasus penembakan Rusel (60), warga Desa Muara Kate, Kabupaten Paser. Insiden berdarah yang terjadi delapan bulan silam itu hingga kini belum menunjukkan perkembangan hukum yang signifikan.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan pada aparat. Kita perlu pembuktian nyata bahwa penegakan hukum masih berjalan,” ucap Iswandi ketika ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Kamis (3/7/2025).
Tragedi yang menimpa Rusel sempat menyita perhatian publik secara nasional. Bahkan Wakil Presiden RI kala itu sempat mendatangi langsung rumah duka dan menyampaikan jaminan bahwa proses hukum akan dikawal hingga tuntas. Namun, hingga saat ini, janji tersebut belum tampak direalisasikan.
Kekosongan keadilan yang berkepanjangan itu memicu reaksi keras dari warga Desa Muara Kate. Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat setempat melancarkan aksi blokade jalan hauling batu bara sebagai bentuk perlawanan terhadap ketimpangan perlakuan antara warga desa dan korporasi tambang.
“Warga terpaksa bertindak seperti itu karena merasa dipinggirkan. Kehilangan hak atas ruang hidup, sementara perusahaan bebas beroperasi tanpa tanggung jawab,” lanjut Iswandi.
Tak hanya menyayangkan lambannya proses hukum, Iswandi juga menyinggung dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Ia menilai, kerusakan infrastruktur jalan, pencemaran udara, dan minimnya kontribusi perusahaan dalam tanggung jawab sosial telah memperparah keresahan warga. Kematian Rusel pun disebutnya sebagai puncak dari rangkaian ketidakadilan.
Ia pun menyerukan kepada media agar terus mengangkat isu ini sebagai bentuk kontrol publik. “Media harus terus menyuarakan ini. Jangan biarkan kasus ini tenggelam seperti banyak kasus lainnya,” katanya.
Lebih jauh, Iswandi menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dilihat semata sebagai insiden individual. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai refleksi lemahnya perlindungan negara terhadap warga di sekitar kawasan industri ekstraktif.
“Kalau kita diam, akan terus terjadi hal-hal seperti ini. Negara harus hadir dengan keberpihakan yang nyata kepada rakyat,” tutup Iswandi.(ADV/DRPDSMR/GB)
