Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru dan pemerataan sarana pendidikan di Kota Tepian. Hal ini disampaikan seiring pandangannya terkait ujian nasional yang dianggap dapat memicu semangat belajar siswa.
Menurutnya, target peningkatan kualitas pendidikan tidak akan tercapai jika kesejahteraan guru masih menjadi persoalan utama. Ia bahkan mencontohkan pengalamannya sendiri, saat harus mengajar di dua sekolah berbeda dalam sehari demi memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kita tidak bisa memungkiri bahwa gaji guru itu salah satu hal yang harus diperhatikan. Kalau gurunya tidak sejahtera, maka proses belajar-mengajar juga bisa terimbas,” ungkap Ismail.
Meski meyakini bahwa banyak guru bekerja dengan keikhlasan, Ismail menegaskan bahwa beban hidup tetap menjadi faktor yang memengaruhi semangat dan kualitas mengajar.
“Guru-guru kita, insya Allah, ikhlas. Tapi tetap saja, kesejahteraan itu berefek langsung terhadap bagaimana mereka mengajar. Kalau datang ke sekolah dengan hati senang dan beban hidup yang ringan, tentu proses belajar pun lebih baik,” ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong agar insentif dari Pemerintah Kota Samarinda, khususnya bagi guru non-ASN dan non-PPPK, dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
“Kita sudah punya insentif, ada TPGA juga. Harapannya itu bisa terus dijaga dan bahkan ditingkatkan, agar guru-guru kita juga merasa dihargai dan sejahtera,” tambahnya.
Di sisi lain, Ismail juga menyoroti ketimpangan fasilitas pendidikan antara sekolah di pusat kota dan yang berada di wilayah pinggiran seperti Sebulu dan Palaran.
“Dari Komisi IV DPRD Samarinda, kami telah memanggil Dinas Pendidikan untuk membahas bagaimana mutu pendidikan di pinggiran harus setara dengan yang di tengah kota. Tidak boleh ada kesan ‘anak emas’ dan ‘anak tiri’ dalam pelayanan pendidikan,” tegasnya.
Walau mengakui keterbatasan anggaran sebagai kendala klasik, Ismail meminta agar hal tersebut tidak menjadi alasan untuk mengabaikan pembangunan pendidikan di daerah pinggiran.
“Kita harus mencari pendekatan lain, misalnya lewat bantuan dari Pemprov atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah kota juga sudah mulai berproses ke arah itu, contohnya seperti pembangunan SMP 50 di Palaran, yang gedungnya sekarang sudah cukup representatif,” tandasnya. (ADV/DPRDSMR/GB)
