SAMARINDA – Samarinda Theme Park yang terletak di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Samarinda Utara, mendadak ditutup oleh Pemerintah Kota Samarinda. Padahal, tempat wisata tersebut belum genap sebulan menjalani masa uji coba. Alasan penutupan dikaitkan dengan belum lengkapnya perizinan operasional, serta keluhan terkait kemacetan parah di sekitar lokasi, terutama saat akhir pekan. Keterbatasan lahan parkir membuat pengunjung memadati bahu jalan, sehingga memperburuk kondisi lalu lintas.
Tindakan tegas dari pemerintah kota ini memicu sorotan tajam dari Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar. Ia mempertanyakan proses yang ditempuh dalam penutupan tersebut, mengingat tempat wisata itu masih dalam tahap uji coba.
“Satpol PP enggak bisa ujug-ujug menutup. Harusnya ada tahapan persuasif dulu, seperti teguran tertulis atau pemberitahuan resmi. Ini tempat baru, masih uji coba,” ujar Anhar saat ditemui di ruang kerjanya.
Meskipun mengakui adanya aktivitas jual beli tiket yang menandakan operasional sudah berjalan, Anhar menilai pemerintah seharusnya melakukan pengawasan sejak awal pembangunan.
“Harusnya Pemkot kawal sejak awal. Jangan baru ditindak setelah berdiri dan berjalan. Ini bisa menimbulkan kesan negatif bahwa pemerintah abai, lalu tiba-tiba represif,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Menurutnya, peran Satpol PP semestinya tidak hanya sebagai penegak ketertiban, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi masyarakat.
“Menutup dan membuka bukan satu-satunya tugas Satpol PP. Itu pekerjaan yang bisa dilakukan anak sekolah. Yang dibutuhkan adalah kehadiran mereka dalam membuka akses ekonomi dan menjaga iklim investasi,” katanya.
Anhar juga mengingatkan bahwa pendekatan sepihak dalam penegakan aturan justru dapat menciptakan ketakutan di kalangan investor, padahal dana besar sudah digelontorkan untuk pembangunan tempat wisata tersebut.
“Kalau terus begini, investor akan pikir ulang untuk masuk ke Samarinda. Mereka butuh jaminan, butuh rasa aman dan kejelasan regulasi. Jangan sampai mereka merasa dijebak atau dibiarkan rugi begitu saja,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antarlembaga pemerintah, agar penegakan aturan tidak justru menghambat inisiatif masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja.
“Buruh, pedagang kecil, sampai warga yang berharap penghasilan dari theme park ini akhirnya jadi korban. Ini ketidakadilan. Jangan hanya karena persoalan teknis, yang dikorbankan justru orang-orang kecil,” tandasnya. (ADV/DPRDSMR/GB)
