Potretkata.co,SAMARINDA – Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur menggelar konsolidasi lintas elemen masyarakat di Avens Cafe, Jalan A.W. Syahranie, Samarinda, Jumat (23/5/2026). Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 39 organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh seni budaya, akademisi, hingga organisasi kepemudaan untuk membahas dinamika dunia pendidikan di Kalimantan Timur, khususnya terkait proses Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman (Pilrek Unmul).
Kegiatan itu juga dihadiri Rektor Universitas Mulawarman atas undangan langsung Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur. Kehadiran pimpinan kampus terbesar di Kalimantan Timur tersebut dimaksudkan sebagai ruang dialog terbuka bagi para tokoh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keresahan, serta harapan mereka terhadap masa depan pendidikan tinggi di daerah.
Forum menilai Universitas Mulawarman bukan sekadar institusi pendidikan tinggi, melainkan simbol marwah pendidikan Kalimantan Timur yang harus dijaga bersama dari berbagai kepentingan yang berpotensi mencederai independensi akademik. Karena itu, dinamika Pilrek Unmul yang dinilai mulai mengarah pada potensi masuknya kepentingan politik praktis menjadi perhatian serius berbagai elemen masyarakat.
Dalam forum itu, para peserta menegaskan bahwa dunia pendidikan tidak boleh dijadikan alat politik. Mereka menilai setiap indikasi keterlibatan kekuatan politik dalam proses pemilihan pimpinan perguruan tinggi merupakan ancaman serius terhadap integritas akademik, prinsip meritokrasi, dan keberlangsungan iklim pendidikan yang sehat.
Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, Syaharie Jaang, menyampaikan peringatan keras agar tidak ada pihak yang mencoba menjadikan kampus sebagai arena perebutan pengaruh politik.
“Begitu politik praktis masuk ke kampus, maka yang rusak bukan hanya sistemnya, tetapi juga kepercayaan publik. Ini adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar. Jika kami harus turun ke lapangan, bahkan menyampaikan langsung persoalan ini hingga ke kementerian atau bahkan kepada Presiden Republik Indonesia demi menjaga dunia pendidikan Kalimantan Timur, khususnya Universitas Mulawarman, maka saya siap memimpin barisan,” tegasnya.
Senada, Ketua Umum LPADKT, Vendy Meru, mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas kampus yang selama ini telah terbangun.
“Kondusivitas Universitas Mulawarman yang selama ini terjaga jangan sampai retak hanya karena ambisi segelintir pihak dalam momentum pemilihan rektor. Kami mungkin tidak memiliki hak pilih, tetapi kami memiliki tanggung jawab moral terhadap masa depan pendidikan dan stabilitas sosial masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.
Ia juga menilai kepemimpinan Rektor Prof. Abdunnur telah membawa banyak kemajuan bagi universitas.
“Di bawah kepemimpinan Prof. Abdunnur, Unmul mengalami banyak kemajuan dan prestasi. Karena itu, keberlanjutan pembangunan dan kemajuan universitas menjadi hal penting yang harus dijaga,” lanjutnya.
Ketua DAD Kaltim, Viktor Juan, menilai persoalan ini tidak hanya menyangkut internal kampus, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas sosial masyarakat.
“Kami bicara bukan hanya soal kampus. Ini soal stabilitas sosial. Jika pendidikan dipolitisasi, maka potensi konflik di masyarakat itu nyata dan tidak boleh diremehkan,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan tokoh masyarakat Kutai, Awang Irwan Setiawan. Ia menegaskan forum tersebut bukan forum politik praktis.
“Perlu digarisbawahi bahwa forum ini bukan forum politik praktis. Ini adalah forum dialog tentang dunia pendidikan Kalimantan Timur. Kami berkumpul karena memiliki keresahan yang sama terhadap ancaman politik praktis yang mulai masuk ke lingkungan kampus,” ujarnya.
Sementara itu, akademisi Prof. Adri Patton menilai capaian Universitas Mulawarman di bawah kepemimpinan Prof. Abdunnur seharusnya menjadi ukuran utama dalam proses pemilihan rektor.
“Jika berbicara tentang Universitas Mulawarman hari ini, tidak bisa dipungkiri banyak capaian dan prestasi yang diraih di bawah kepemimpinan Prof. Abdunnur. Karena itu, menjadi aneh apabila proses pemilihan rektor justru lebih menonjolkan dukungan politik dibandingkan gagasan keberlanjutan pembangunan universitas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa menjaga marwah Unmul sama artinya dengan menjaga akal sehat dan meritokrasi akademik.
“Sebagai seorang akademisi, menurut hemat saya menjaga marwah Unmul berarti menjaga akal sehat. Universitas Mulawarman saat ini telah menunjukkan banyak transformasi dan prestasi nyata. Jika indikator kepemimpinan kampus adalah prestasi, maka track record konkret itu sudah terlihat di bawah kepemimpinan Prof. Abdunnur. Menjadi kemunduran berpikir apabila proses pemilihan rektor justru diintervensi pihak non-akademis ketimbang memperdebatkan ide keberlanjutan pembangunan kampus. Independensi kampus sedang dipertaruhkan dan Unmul butuh keberlanjutan prestasi, bukan infiltrasi kepentingan. Jangan biarkan meritokrasi kampus tumbang oleh kepentingan praktis luar,” tandasnya.
Sebagai bentuk konkret Gerakan Moral Peduli Dunia Pendidikan, para tokoh yang hadir menandatangani surat pernyataan sikap bersama. Dokumen tersebut berisi komitmen moral untuk menjaga independensi pendidikan tinggi, menolak politisasi kampus, dan mendorong proses Pilrek Unmul berjalan bersih, objektif, serta bermartabat.
Forum menyatakan surat pernyataan itu akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai aspirasi resmi masyarakat Kalimantan Timur terkait situasi dunia pendidikan di daerah.
Dalam pernyataan sikapnya, forum menegaskan lima poin utama, yakni menolak segala bentuk politisasi pendidikan tinggi, memastikan kampus steril dari intervensi politik praktis, mengingatkan potensi instabilitas sosial akibat penyalahgunaan ruang akademik, mendesak Pilrek berjalan berdasarkan kapasitas dan integritas, serta menegaskan Universitas Mulawarman harus tetap menjadi benteng ilmu pengetahuan, bukan alat kekuasaan.
Forum menutup konsolidasi dengan menegaskan tidak ada ruang kompromi terhadap upaya politisasi pendidikan. Menurut mereka, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi universitas, tetapi juga masa depan generasi bangsa dan stabilitas sosial Kalimantan Timur.
