SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berjanji menindaklanjuti masukan dari serikat pekerja terkait optimalisasi lembaga-lembaga ketenagakerjaan daerah. Janji ini disampaikan langsung oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, saat menerima audiensi 10 perwakilan asosiasi buruh di ruang kerjanya.
Audiensi tersebut dimanfaatkan para buruh untuk menyampaikan kondisi ketenagakerjaan di Kutim, khususnya terkait kinerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, Dewan Pengupahan Kabupaten, dan LKS Bipartit di bawah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) yang belum optimal.
Perwakilan Federasi Persatuan Buruh Militan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FPBM KASBI) Kutim, Yoakim Bentara, menyoroti minimnya peran aktif Distransnaker Kutim dalam memfasilitasi penganggaran lembaga-lembaga strategis tersebut. Padahal, penguatan komunikasi dua arah antara pekerja dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan.
“Koordinasi ini sangat penting agar ada komunikasi dua arah yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan para buruh,” ungkap Yoakim.
Menurut perwakilan pekerja, lembaga ketenagakerjaan yang berfungsi baik dapat menjembatani sengketa antara buruh dan manajemen perusahaan. Penyelesaian konflik secara preventif melintasi meja perundingan dinilai jauh lebih efektif ketimbang aksi demonstrasi di jalanan.
“Kami berharap persoalan-persoalan ketenagakerjaan bisa diselesaikan melalui meja perundingan, bukan melalui aksi massa di jalan,” lanjut Yoakim.
Menanggapi hal itu, Bupati Ardiansyah Sulaiman memberikan apresiasi atas kedatangan para perwakilan buruh. Ia menegaskan bahwa buruh merupakan komponen penting dalam mengawal serta membangun Kabupaten Kutai Timur.
“Saya menyambut baik kehadiran rekan-rekan buruh sebagai bagian dari kontrol sosial sekaligus mitra pembangunan daerah,” terang Ardiansyah.
Lebih lanjut, Ardiansyah menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam atas persoalan pada level teknis di dinas terkait. Pihaknya siap meninjau ulang hambatan yang ada demi mengembalikan fungsi lembaga ketenagakerjaan.
“Kami akan memastikan struktur pendukung ketenagakerjaan di Kutim bisa berfungsi secara optimal demi kepentingan masyarakat,” tegas Ardiansyah.
Pertemuan harmonis ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga iklim investasi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja di Kabupaten Kutai Timur.(adv)
