Potretkata.co,BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus memperkuat akurasi data lahan baku sawah sebagai bagian dari upaya mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pemerintah berupaya memastikan seluruh data yang digunakan dalam perencanaan daerah memiliki validitas dan kesesuaian dengan kondisi di lapangan.
Proses verifikasi dan sinkronisasi data tersebut dinilai penting karena akan menjadi dasar, dalam berbagai pengambilan keputusan strategis pemerintah. Mulai dari penyusunan program pembangunan, pengendalian pemanfaatan ruang, hingga perencanaan tata ruang daerah yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pembangunan di masa mendatang.
Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang, Tata Bangunan, dan Pertamanan (TRTB) DPUPR Kota Bontang, Robysai Manassa Malisa menilai kolaborasi lintas instansi menjadi faktor utama, dalam mewujudkan data yang akurat dan terintegrasi.
Setiap instansi memiliki data dan informasi yang saling melengkapi, sehingga diperlukan koordinasi untuk menyamakan persepsi. Serta memastikan tidak terjadi perbedaan informasi yang dapat mempengaruhi proses perencanaan.
“Dengan adanya kesamaan data, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan berdasarkan kondisi aktual. Selain itu, perencanaan pembangunan juga dapat dilakukan secara lebih komprehensif tanpa mengabaikan aspek perlindungan lahan pertanian dan keberlanjutan lingkungan,” jelasnya, Rabu (10/6/2026).
Menurut DPUPR, keberadaan data lahan baku sawah yang valid memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan, antara kebutuhan pembangunan dan upaya mempertahankan kawasan pertanian yang masih ada. Data tersebut juga menjadi instrumen penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Hasil verifikasi yang diperoleh nantinya akan menjadi salah satu, bahan pendukung dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis daerah, khususnya yang berkaitan dengan tata ruang dan pengelolaan pemanfaatan lahan di Kota Bontang,” tambahnya.
Sehingga Pemerintah berharap seluruh proses yang dilakukan dapat menghasilkan basis data yang kuat, dan dapat digunakan secara berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah.
Melalui langkah ini, Pemkot Bontang berupaya memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.
“Dengan perencanaan yang berbasis data akurat, pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh warga Kota Bontang,” pungkasnya.
