SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tetap mempertahankan program pembangunan infrastruktur jalan melalui skema kontrak tahun jamak (multiyears) meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami penurunan signifikan pada 2026.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim, Noviari Noor, mengatakan proyek multiyears tetap menjadi prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas jalan.
“Tahun ini ada program multiyears. Semuanya rata-rata jalan. Itu bagian dari peningkatan untuk jalan,” ujar Noviari saat ditemui di Sangatta beberapa waktu lalu.
Berdasarkan data pemerintah daerah, persentase jalan kabupaten dengan kondisi mantap hingga 2025 baru mencapai 34,78 persen. Angka tersebut meningkat 1,51 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di angka 33,27 persen.
Menurut Noviari, keterbatasan kemampuan fiskal menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan. APBD Kutim turun dari sekitar Rp9,8 triliun pada 2025 menjadi Rp5,1 triliun pada 2026.
Untuk menyesuaikan kondisi tersebut, pemerintah menerapkan efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat. Efisiensi difokuskan pada belanja operasional, antara lain dengan mengurangi frekuensi perjalanan dinas, menekan biaya rapat, serta membatasi kegiatan bimbingan teknis.
Di sisi lain, pemerintah tetap berupaya menjaga keberlanjutan program pembangunan yang telah direncanakan. Skema multiyears dinilai penting agar proyek infrastruktur tidak terhenti akibat keterbatasan anggaran.
Pembangunan melalui kontrak tahun jamak tidak hanya menyasar jalan utama penghubung antarwilayah, tetapi juga jalan antardesa, jalan lingkungan, hingga pembenahan kawasan perkotaan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan konektivitas di wilayah Kutim yang memiliki cakupan geografis luas.
“Harapannya tidak ada pengurangan pada level itu (program multiyears). Kita sesuai arahan pusat. Kebijakan efisiensi lebih difokuskan pada belanja operasional, bukan dihilangkan tapi dikurangi,” kata Noviari.
Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur jalan tetap berjalan sehingga aksesibilitas masyarakat meningkat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.(adv)
