KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong akses pembiayaan bagi masyarakat melalui program Kredit Kukar Idaman Terbaik. Program ini memberikan subsidi bunga pinjaman perbankan bagi kelompok usaha produktif, mulai dari petani, nelayan, peternak hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk membantu masyarakat memperoleh modal usaha dengan beban pembiayaan yang lebih ringan.
Melalui skema tersebut, pemerintah daerah menanggung bunga pinjaman sesuai ketentuan program. Sementara itu, penerima pinjaman tetap berkewajiban mengembalikan pokok kredit kepada pihak perbankan.
“Dalam program tersebut, pemerintah daerah memberikan subsidi bunga atas pinjaman yang diajukan melalui perbankan. Dengan demikian, bunga pinjaman yang biasanya dibebankan oleh bank ditanggung pemerintah daerah,” ujar Aulia, Sabtu (24/10/2026).
Ia mencontohkan, apabila masyarakat mengajukan pinjaman sebesar Rp50 juta, kewajiban pengembalian pokoknya tetap sebesar Rp50 juta. Adapun bunga pinjaman yang dalam ilustrasi tersebut berkisar 9–12 persen ditanggung oleh pemerintah daerah.
Skema ini diharapkan dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha tanpa terbebani pembayaran bunga pinjaman secara langsung. Dengan akses modal yang lebih terjangkau, sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta kegiatan ekonominya.
Selain memperluas akses keuangan, Pemkab Kukar juga menjalankan upaya pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kedua tim tersebut memiliki peran berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan upaya menjaga kondisi perekonomian daerah.
Aulia menyampaikan, Kukar kembali meraih peringkat pertama dalam penilaian TPID untuk wilayah Pulau Kalimantan. Capaian tersebut, menurutnya, telah diraih selama empat tahun berturut-turut.
“Kukar selalu menjadi juara pertama untuk wilayah Pulau Kalimantan dalam penilaian TPID. Prestasi ini telah diraih selama empat tahun berturut-turut,” katanya.
Ia menambahkan, pada penilaian terakhir Kukar kembali diumumkan sebagai peringkat pertama di tingkat Pulau Kalimantan. Penilaian dilakukan berdasarkan wilayah pulau.
Pemkab Kukar berharap pengendalian inflasi melalui TPID dan perluasan akses pembiayaan melalui TPAKD dapat mendukung perekonomian daerah. Stabilitas harga diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat, sedangkan program kredit bersubsidi diarahkan untuk mendukung keberlanjutan usaha masyarakat.(Adv)
