SAMARINDA – Fenomena juru parkir (jukir) liar di Kota Samarinda kembali menjadi perbincangan publik, menyusul insiden penodongan senjata tajam yang dilakukan seorang jukir liar terhadap pengemudi ojek online.
Peristiwa ini memicu beragam reaksi dari warganet, mulai dari kecaman hingga desakan penertiban.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan operasi penertiban atau razia. Ia menegaskan, banyak jukir liar terpaksa menekuni pekerjaan itu karena keterbatasan ekonomi dan minimnya lapangan kerja di kota ini.
“Kalau menurut saya, selalu ambil sisi positif saja. Banyak dari mereka melakukan ini karena tidak punya alternatif penghasilan lain,” ujarnya baru-baru ini.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan agar masyarakat tidak serta-merta memberi label negatif kepada seluruh jukir liar. Menurutnya, ada di antara mereka yang justru berperan membantu kelancaran lalu lintas di lokasi-lokasi rawan kemacetan.
“Kalau memang ada yang merasa terganggu, ya tinggal dilaporkan saja. Tapi kita juga harus lihat, apakah mereka memang mengganggu, atau justru membantu mengatur lalu lintas di tengah kemacetan,” lanjutnya.
Ronal menekankan, akar masalah jukir liar erat kaitannya dengan kondisi ekonomi masyarakat. Ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda bersama instansi terkait merumuskan solusi yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memberikan jalan keluar yang layak bagi para pelaku.
“Solusinya jangan hanya razia. Tapi pikirkan juga bagaimana mereka bisa diberi pekerjaan yang lebih layak, atau pelatihan agar bisa beralih profesi. Ini soal kebutuhan hidup,” tandasnya.
Dengan kombinasi ketegasan hukum dan kepedulian sosial, DPRD Samarinda berharap penataan parkir dapat berjalan selaras dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warga.(ADV/DPRDSMR/GB)
