SAMARINDA – Kebijakan sistem satu arah (SSA) di Jalan Abdul Hasan kembali memunculkan sorotan dari DPRD Kota Samarinda. Sejumlah legislator menilai keputusan tersebut tidak boleh diambil sepihak tanpa menyentuh akar persoalan utama yang menyebabkan kemacetan di kawasan itu.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyebut parkir liar di sepanjang jalan menjadi faktor utama padatnya arus kendaraan. Ia menilai, tanpa penertiban, perubahan arus hanya akan memindahkan masalah.
“Kalau hanya mengubah jadi satu arah tanpa menertibkan parkir liar, tentu masalah tidak akan selesai. Justru pro-kontra akan semakin besar,” ujar Rohim, Senin (22/9/2025).
Menurutnya, perbedaan pendapat di masyarakat adalah hal wajar ketika sebuah kebijakan baru diterapkan. Namun, ia menekankan agar Dinas Perhubungan (Dishub) lebih terbuka terhadap kritik warga, sehingga kebijakan bisa berjalan efektif.
“Kalau ternyata keluhan warga benar-benar terjadi di lapangan dan tidak terakomodasi dalam kajian, Dishub harus mau melakukan penyesuaian. Intinya, kebijakan lalu lintas harus berpihak kepada pengguna jalan,” katanya.
Rohim juga mengingatkan pentingnya koordinasi Dishub dengan kepolisian. Tanpa pengawasan ketat, pelanggaran parkir akan tetap terjadi meski SSA diberlakukan.
“Tanpa pengawasan yang ketat, kendaraan akan tetap parkir sembarangan meskipun kebijakan SSA sudah diberlakukan,” pungkasnya. (ADV/DPRDSMR/GB)
