TENGGARONG – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong penguatan sarana pendukung pemadaman kebakaran di kawasan permukiman. Salah satu upaya yang diusulkan ialah penambahan jaringan dan tiang hidran di sejumlah lokasi yang dinilai membutuhkan dukungan sumber air untuk mempercepat penanganan kebakaran.
Kepala Disdamkar Kukar, Fida Hurasani, mengatakan pihaknya telah menyampaikan berbagai kebutuhan serta kondisi yang ditemukan di lapangan kepada DPRD Kukar. Penyampaian tersebut mendapat respons positif dan diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun koordinasi dalam memenuhi kebutuhan fasilitas pemadam kebakaran.
“Alhamdulillah, penyampaian kami disambut baik oleh DPRD. Kami bukan bermaksud mengeluh atau menyalahkan pihak mana pun, tetapi ingin menyampaikan kondisi di lapangan sekaligus kebutuhan yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Fida, Senin (12/10/2026).
Menurutnya, ketersediaan sumber air merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran proses pemadaman. Terutama di kawasan permukiman yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi, keberadaan hidran dapat menjadi alternatif sumber air bagi petugas ketika melakukan penanganan darurat.
Dalam pembahasan yang dilakukan, terdapat sekitar 12 hingga 13 titik yang diusulkan untuk mendapat perhatian dalam pengembangan fasilitas hidran. Penentuan lokasi tersebut perlu mempertimbangkan kondisi kawasan, kebutuhan di lapangan, serta hasil pemetaan yang telah dilakukan.
Fida menjelaskan, rencana pengembangan hidran membutuhkan koordinasi teknis dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM). Hal ini berkaitan dengan jaringan perpipaan dan ketersediaan tekanan air agar fasilitas yang dibangun nantinya dapat mendukung kebutuhan operasional pemadaman.
Ia menyebut komunikasi dengan pihak PDAM telah dilakukan. Menurutnya, perusahaan daerah tersebut pada prinsipnya siap membantu dari sisi jaringan, sedangkan pemenuhan anggaran pengadaan hidran masih perlu diupayakan bersama.
“Kami sudah berkomunikasi dengan pihak PDAM dan pada prinsipnya mereka siap membantu dari sisi jaringan. Sekarang yang perlu kita upayakan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pembiayaannya agar rencana ini bisa direalisasikan,” jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, pengadaan hidran masih menjadi tantangan karena membutuhkan anggaran yang cukup besar. Berdasarkan informasi yang diterima Disdamkar Kukar, harga satu unit hidran diperkirakan berkisar Rp15 juta hingga Rp17 juta, belum termasuk biaya pemasangan.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Disdamkar Kukar membuka peluang menjajaki dukungan dari berbagai pihak, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sarana pemadaman tanpa hanya bergantung pada satu sumber pembiayaan.
Fida berharap pemerintah daerah, DPRD, PDAM, dan pihak terkait lainnya dapat bekerja sama agar rencana penambahan hidran dapat ditindaklanjuti. Dengan dukungan sumber air yang lebih memadai, petugas diharapkan memiliki pilihan tambahan ketika menghadapi kebakaran di kawasan permukiman.
Selain pembangunan fasilitas, ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat. Pelaporan yang cepat ketika muncul indikasi kebakaran dapat membantu petugas segera bergerak dan melakukan penanganan.
Menurut Fida, penyediaan hidran merupakan bagian dari upaya membangun sistem penanggulangan kebakaran yang lebih siap dan terencana. Karena itu, pemenuhan kebutuhan mendesak di lapangan perlu berjalan bersamaan dengan perencanaan jangka panjang untuk memperkuat keselamatan kawasan permukiman.(ADV)
