KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengupayakan stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi dan peningkatan perputaran uang di tengah masyarakat. Salah satu langkah yang disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, adalah penyaluran dana dari pinjaman sebesar Rp820 miliar kepada masyarakat melalui pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Aulia mengatakan, pengendalian inflasi dan perluasan akses keuangan menjadi dua hal yang saling berkaitan dalam menjaga aktivitas ekonomi. Untuk itu, Pemkab Kukar mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
TPID bertugas memantau perkembangan inflasi dan menjaga kestabilan harga barang di pasaran. Adapun TPAKD berperan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih baik.
Aulia mengungkapkan, pada awal Februari, Kukar sempat mengalami deflasi sekitar 1,2 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena, menurut penjelasannya, mencerminkan rendahnya perputaran uang di masyarakat.
Sebagai respons, Pemkab Kukar mengambil pinjaman sebesar Rp820 miliar dari Bankaltimtara. Dana tersebut kemudian disalurkan melalui pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendorong uang kembali beredar di tengah masyarakat.
“Dana tersebut kemudian disalurkan ke masyarakat melalui pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga uang dapat kembali beredar di masyarakat,” ujar Aulia, Minggu (25/10/2026).
Ia menyebut, perkembangan ekonomi setelah langkah tersebut dilakukan turut dievaluasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan penjelasannya, hasil evaluasi menunjukkan kondisi perekonomian kembali membaik.
Selain mendorong perputaran uang, Pemkab Kukar juga menjaga konsistensi pemantauan inflasi. TPID secara rutin membahas perkembangan harga dan merumuskan langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi gejolak ekonomi.
Menurut Aulia, upaya pengendalian inflasi daerah juga menjadi perhatian pemerintah pusat, termasuk Menteri Dalam Negeri. Karena itu, koordinasi dilakukan secara berkala untuk memastikan perkembangan inflasi tetap terpantau.
“Kami menggelar rapat rutin setiap minggu untuk membahas perkembangan inflasi dan langkah-langkah pengendaliannya,” katanya.
Pemkab Kukar berharap koordinasi TPID dan TPAKD dapat mendukung kestabilan harga sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Pemantauan berkala juga menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan ekonomi selanjutnya.(Adv)
