Potretkata.co, Bontang – Pelaksanaan uji kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bontang kini diposisikan sebagai instrumen strategis transformasi sumber daya manusia, bukan lagi sekadar prosedur administratif pengisian jabatan. Pemerintah daerah menilai, penguatan kualitas birokrasi harus dimulai dari sistem pengukuran kompetensi yang objektif dan berkelanjutan.
Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto, menegaskan bahwa asesmen kompetensi menjadi bagian penting dalam memastikan organisasi pemerintah diisi oleh aparatur yang benar-benar siap menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Kata dia, tujuan kompetensi tersebut, agar birokrasi tidak stagnan dan mampu beradaptasi dengan dinamika pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, pendekatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan pengelolaan ASN berbasis sistem merit. Dalam regulasi tersebut, kompetensi, kinerja, dan integritas menjadi fondasi utama dalam setiap keputusan manajemen pegawai, termasuk promosi dan rotasi jabatan.
Lebih lanjut, implementasi teknisnya juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yang mempertegas bahwa mutasi dan promosi harus berbasis kesesuaian kompetensi jabatan.
“Dengan kerangka ini, setiap pejabat yang menduduki posisi tertentu wajib melalui proses verifikasi kapasitas yang terukur,” tuturnya saat dikonfirmasi, Jumat (28/2/2026).
Menurutnya, perubahan paling signifikan terletak pada pemanfaatan hasil asesmen sebagai data strategis organisasi. Database kompetensi ASN kini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sesaat, tetapi menjadi rujukan dalam perencanaan suksesi, penyusunan program pengembangan, hingga pemetaan kebutuhan jabatan di masa mendatang.
“Uji kompetensi bukan lagi formalitas, tetapi fondasi pengambilan keputusan strategis dalam manajemen ASN,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan sistem yang semakin terstruktur dan berbasis data, pemerintah daerah berharap kualitas kepemimpinan birokrasi semakin profesional, responsif, serta mampu mendukung percepatan program pembangunan daerah secara berkelanjutan. (Rae)
