SANGATTA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan pentingnya koordinasi antar pemerintah dalam mengawal pelaksanaan anggaran pembangunan, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas pada tahun 2026.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Banggar DPRD Kaltim ke Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang berlangsung di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim. Pertemuan dihadiri Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, bersama jajaran pemerintah daerah dan sejumlah anggota DPRD Kaltim.
Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengatakan tantangan pengelolaan anggaran semakin kompleks seiring perubahan kebijakan fiskal dan sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten menjadi kebutuhan utama.
“Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi hingga daerah harus semakin intensif, terutama dalam memastikan serapan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan berjalan optimal,” katanya.
Ia menjelaskan, pembangunan Kaltim tahun 2026 mengedepankan dua agenda utama, yaitu Kaltim Sukses dan Generasi Emas. Fokus tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, produktivitas, kapabilitas SDM, serta penguatan keagamaan dan budaya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyampaikan bahwa monitoring yang dilakukan Banggar DPRD Kaltim menjadi ruang evaluasi sekaligus penyamaan persepsi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
“Monitoring serapan anggaran ini sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi maupun disinformasi. Kami sangat antusias menyambut kunjungan kerja ini sebagai upaya memperkuat sinergitas pembangunan,” ujarnya.
Mahyunadi juga mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar memiliki inisiatif lebih besar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memanfaatkan forum koordinasi sebagai sarana memperjuangkan kebutuhan daerah.
Pada 2026, Provinsi Kaltim mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp2,7 triliun, termasuk Rp1,38 triliun untuk program Gratispol berupa pembayaran Uang Kuliah Tunggal. Sementara sektor kesehatan memperoleh anggaran sekitar Rp1,8 triliun untuk mendukung peningkatan layanan dasar, percepatan penanganan stunting, serta pembangunan infrastruktur kesehatan. Pemerintah Kabupaten Kutim juga menyampaikan dukungan terhadap peningkatan layanan pendidikan melalui hibah lahan untuk kantor UPT Pendidikan Provinsi dan usulan pembangunan sekolah baru di Sangatta Selatan.(adv)
