Samarinda – Rendahnya minat baca di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan parlemen daerah. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai literasi belum menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia.
“Literasi bukan sekadar soal buku atau perpustakaan, tapi soal membentuk pola pikir. Pemerintah harus hadir dan memberi teladan langsung,” ucap Puji saat ditemui awak media, Jumat (1/8/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda, indeks Tingkat Gemar Membaca (TGM) warga hanya naik tipis dari 69,46 poin pada 2023 menjadi 71,04 poin di 2025. Meski tren terlihat positif, Puji menilai peningkatan tersebut belum cukup untuk membentuk ekosistem literasi yang kokoh.
Ia menyoroti belum adanya regulasi yang jelas untuk memperkuat peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip), dalam mengembangkan budaya literasi.
“Kalau tidak ada aturan yang mengikat, OPD bergerak tanpa arah. Perlu keberanian dari pemkot untuk mulai dari regulasi,” tegasnya.
Puji juga mengkritisi minimnya alokasi anggaran untuk program literasi. Menurutnya, meskipun sejumlah program telah berjalan, pelaksanaannya kerap terhambat keterbatasan dana, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
“Literasi tidak bisa hanya bergantung pada semangat individu. Negara harus hadir lewat kebijakan dan anggaran,” tambahnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengembangan budaya baca bukan semata tugas pemerintah. Masyarakat, dari lingkup keluarga, sekolah, hingga komunitas, juga memiliki peran penting dalam menumbuhkan literasi.
“Kalau generasi muda jauh dari buku, jangan harap mereka siap menghadapi tantangan global. Literasi adalah dasar membangun kecerdasan bangsa,” pungkasnya.(ADV/DPRDSMR/GB)
