Samarinda – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sofyan Hasdam, mengkritik rencana pemerintah pusat memotong Transfer Keuangan Daerah (TKD). Ia menilai kebijakan tersebut akan melemahkan kemampuan daerah dalam menjalankan program pelayanan publik.
“Seluruh Indonesia sekarang menjerit. Setelah mereka melakukan exercise, melihat sisa berapa uang yang dia dapat, ternyata jauh berkurang,” kata Sofyan dalam wawancara, Rabu (10/9/2025).
Ia mencontohkan kondisi Kalimantan Timur yang mengalami penurunan tajam dalam alokasi transfer keuangan daerah. Menurutnya, pemotongan tersebut berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Menurut Sofyan, pemotongan TKD akan berdampak langsung pada program yang dinikmati masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan gratis, bantuan sosial, serta insentif bagi guru dan mahasiswa.
“Kalau rakyat yang tadinya menikmati pendidikan gratis, kesehatan gratis, bansos, kemudian guru menikmati insentif, mahasiswa menikmati gratispol, tiba-tiba tidak bisa lagi. Ini khawatiran akan terjadi gerakan di daerah,” katanya.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki banyak pilihan untuk menutup kekurangan anggaran selain menaikkan pajak.
“Dua saja jalannya daerah ini, yang pertama dia menekan pajak dan itu ditolak oleh rakyat, yang kedua tidak menekan pajak tapi kesejahteraan rakyat menurun,” ujar Sofyan.
Komite I DPD RI, lanjutnya, berencana mengundang asosiasi pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk membahas persoalan ini.
“Yang tahu persis kondisi daerah kan kepala daerah. Dengan pemotongan ini, saya khawatir instabilitas itu beralih ke daerah,” tutupnya
