SAMARINDA – Ketua Komisi 1 DPRD Kota Samarinda, H. Samri Shaputra, S.H.I., M.A.P., mengkritisi wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi.
Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai di kantor DPRD Kota Samarinda, Rabu (5/2/2024).
“Itu kebijakan nyeleneh, tidak masuk akal. Ini bukan ranah yang tepat untuk perguruan tinggi,” ungkap Samri dengan nada kritis.
Menurut Samri, universitas tidak harus mengelola tambang karena masih ada alternatif lain seperti sektor pariwisata.
“Sektor pariwisata itu bisa kalau dikelola dengan baik. Contohnya di Bali. Ada banyak sebenarnya sumber-sumber lain yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan menggunakan sumber daya manusia yang ada, tidak mesti harus merusak sumber daya alam,” terangnya.
“Kita sudah cukup punya emas, gas, minyak, batu bara yang semua dalam rangka merusak alam kita. Ini malah diberikan lagi ke kalangan akademik,” tambahnya.
Samri mengkhawatirkan dampak yang akan ditimbulkan. “Sejarah dari puluhan tahun sampai sekarang, ada tidak pertambangan yang setelah mengambil semua hasil alam kemudian tidak menimbulkan bencana?” tanyanya retoris.
Diakhir ia juga berpesan kepada Universitas Mulawarman (Unmul) yang menjadi salah satu universitas di Kota Samarinda agar mengkaji matang-matang sebelum menerima kebijakan ini.
“Jangan sampai kemudian dunia pendidikan kita nanti akan tercoreng dengan menerima amanah itu,” pungkasnya.
