Samarinda — Keterbatasan fasilitas pendidikan tingkat menengah atas di wilayah Samarinda Seberang kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Satya, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pendidikan agar memprioritaskan pembangunan SMA baru di kawasan tersebut.
Desakan itu disampaikan Andi Satya usai melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihannya. Dalam pertemuan langsung dengan masyarakat, persoalan pendidikan, khususnya minimnya sekolah menengah atas, menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan warga.
“Reses kita beberapa hari sudah kita laksanakan, masyarakat ini menginginkan pendidikan yang lebih baik, terutama untuk kewenangan provinsi untuk membangun sekolahan baru, terutama di Samarinda Seberang ini hampir dibilang tidak ada SMA, kecuali yang ada di daerah Mangkupalas,” kata Andi Satya.
Ia menjelaskan, keberadaan satu SMA di wilayah tersebut dinilai tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP yang setiap tahun ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akibatnya, banyak peserta didik terpaksa mencari sekolah di luar wilayah atau bahkan tidak tertampung.
“Inikan kalau hanya ada satu tidak ideal, dalam arti banyak lulusan yang ingin melanjutkan sekolah ke tingkat SMA tidak tertampung,” ujarnya.
Menurut Andi Satya, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat Samarinda Seberang yang memiliki keterbatasan jarak dan biaya untuk bersekolah di wilayah lain. Padahal, pendidikan menengah merupakan jenjang strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Ia pun membuka opsi agar pembangunan SMA baru dapat diarahkan ke kawasan Loa Janan Ilir, yang masih masuk dalam wilayah Samarinda Seberang dan dinilai memiliki potensi pengembangan sarana pendidikan.
“Oleh karena itu mungkin dari sini bisa masuk di Loa Janan Ilir, mudah-mudahan nanti Dinas Pendidikan Provinsi bisa juga memprioritaskan pembangunan sekolah baru di Samarinda Seberang khususnya,” jelasnya.
Sebagai anggota DPRD yang membidangi pendidikan, Andi Satya menegaskan bahwa pembangunan sekolah menengah atas merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sehingga aspirasi tersebut akan terus ia dorong agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan usulan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah atau legislatif, melainkan membutuhkan peran aktif masyarakat dalam mengawal proses perencanaan.
“Jadi saya selalu mengatakan kepada warga bahwa apapun usulan yang lahir dari keinginan masyarakat, pertama-tama kita harus kawal bersama Pak RT, kemudian nanti diusulkan pada saat Musrenbang tingkat kelurahan,” katanya.
Ia menekankan pentingnya konsistensi pengawalan usulan mulai dari tingkat bawah hingga masuk dalam forum perencanaan yang lebih tinggi.
“Dikawal terus sampai Musrenbang tingkat kota, nanti di situ apabila terus diperjuangkan masuk jadi judul kegiatan, nanti tentu kita bisa bantu,” lanjut Andi Satya.
Menurutnya, banyak aspirasi masyarakat yang akhirnya tidak terealisasi bukan karena tidak penting, tetapi karena tidak pernah masuk secara formal dalam dokumen perencanaan.
“Tapi selama usulan ini tidak diusulkan, maka cukup sampai di situ, selesai biasanya,” tegasnya.
Dengan dorongan ini, Andi Satya berharap pembangunan SMA baru di Samarinda Seberang dapat segera direalisasikan guna menjamin pemerataan akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah di Kalimantan Timur.
