Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Program nasional ini dinilai strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak, khususnya asupan gizi.
Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, usai memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 di Halaman Kantor Bupati Kukar, Selasa (20/5/2025). Ia menilai, program MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi juga intervensi penting untuk menciptakan kenyamanan dan ketenangan bagi anak-anak saat belajar di sekolah.
“Kalau anak sudah makan bergizi sebelum belajar, mereka tak lagi dibebani kecemasan soal makan siang. Fokus meningkat, semangat belajar pun tumbuh. Ini yang jadi kekuatan program ini,” ujar Sunggono.
Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Kukar telah menyiapkan langkah konkret berupa rencana pembangunan dua dapur umum di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang. Dapur tersebut nantinya akan menjadi sentra logistik makanan bergizi yang disalurkan ke sekolah-sekolah sasaran.
Namun demikian, ia mengakui bahwa cakupan program MBG saat ini masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah Kukar. Pemerintah pusat pun telah meminta dukungan dari daerah, terutama dalam bentuk penyediaan lahan untuk pembangunan dapur umum tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Anggarannya sepenuhnya dari pusat. Kita diminta mendukung dari sisi penyediaan sarana dasar, khususnya lahan pinjam pakai untuk lokasi dapur,” jelasnya. Sunggono menekankan, lahan yang disiapkan tak boleh sembarangan. Harus memenuhi kriteria seperti mudah dijangkau, memiliki akses jalan yang layak, serta tersedia air bersih dan listrik untuk kelancaran operasional dapur umum.
“Tim pusat butuh lahan yang mendukung logistik. Jadi bukan hanya soal ada atau tidak, tapi harus benar-benar siap digunakan,” tambahnya. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah dilarang menggunakan APBD dalam mendanai pelaksanaan program MBG. Karena itu, bentuk kontribusi daerah akan difokuskan pada penyediaan fasilitas penunjang yang tidak memerlukan alokasi anggaran daerah.
“Sudah jadi aturan, daerah tidak boleh gunakan APBD. Maka bentuk dukungan kita difokuskan pada fasilitasi non-anggaran yang strategis,” tegasnya. Sunggono berharap sinergi pusat dan daerah dapat mempercepat perluasan jangkauan program ini, khususnya di Kukar. Ia meyakini bahwa MBG merupakan salah satu investasi sosial jangka panjang dalam menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.
“Ini bukan sekadar program konsumsi, tapi program pembangunan manusia. Mari kita dukung bersama agar anak-anak Kukar tumbuh dengan gizi cukup, semangat belajar tinggi, dan menjadi generasi andalan masa depan,” tutupnya. (Adv)
