Potretkata.co,MAHAKAM ULU – Musim kemarau panjang kembali berdampak pada kelancaran transportasi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Akibat menyusutnya debit air Sungai Mahakam, jalur transportasi logistik terhambat dan memicu lonjakan harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut.
Dua pemuda asal Kecamatan Long Apari, Benediktus Sava dan Kornelius Zivan Lie Aran, angkat bicara menyuarakan persoalan yang dihadapi masyarakat perbatasan. Keduanya menegaskan bahwa kesulitan tahunan ini merupakan masalah struktural yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
Menurut Benediktus Sava, kemarau bagi warga perbatasan berdampak langsung pada terisolasinya wilayah mereka. Sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini, mobilitas dan pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat perbatasan masih bergantung sepenuhnya pada jalur sungai.
“Sungai Mahakam adalah urat nadi transportasi kami. Mulai dari urusan pemenuhan pangan harian seperti pergi berladang menggunakan perahu ketinting, hingga angkutan logistik berskala besar yang dibawa dengan perahu longboat oleh pelaku usaha, semuanya melewati sungai. Begitu debit air menyusut dan memicu riam dangkal yang sulit dilewati, jalur transportasi langsung lumpuh dan memutus aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Sava saat dihubungi, Jumat (7/8).
Terganggunya jalur logistik sungai memicu kelangkaan barang pokok yang langsung memberatkan masyarakat di Long Apari. Berdasarkan informasi terbaru dari lapangan, harga beras kini melonjak hingga menyentuh angka Rp 1.000.000 per karung. Kondisi tersebut diperparah dengan harga gas LPG 3 kg subsidi yang harus ditebus warga seharga Rp 750.000. Sementara itu, Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menjadi modal utama untuk penggerak transportasi dan mesin usaha ikut mengalami kenaikan hingga Rp 30.000 per liter.
Sava menilai tingginya harga komoditas ini merupakan cerminan dari ketertinggalan infrastruktur yang mendasar di perbatasan. Warga hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan yang memadai, sarana pendidikan yang layak, serta minimnya jaringan komunikasi.
Sebagai langkah konkret, Sava mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan jalan darat yang menghubungkan Ibu Kota Kabupaten langsung menuju perbatasan di Kampung Long Apari.
“Jalur darat menawarkan kepastian distribusi logistik yang tidak bisa diberikan oleh sungai karena jalurnya bisa dirawat dan dikontrol oleh manusia. Dengan adanya jalur darat, ketergantungan pada faktor cuaca bisa dipangkas sehingga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat dapat terjaga di setiap musim kemarau,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang merata merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memanusiakan warga di perbatasan.
Senada dengan Sava, Kornelius Zivan Lie Aran menyuarakan kritik terhadap lambatnya realisasi pembangunan di tanah kelahirannya. Zivan menekankan bahwa masyarakat perbatasan tidak sedang meminta belas kasihan, melainkan menuntut hak konstitusi yang sama sebagai warga negara.
“Kami anak perbatasan NKRI, bukan anak tiri. Long Apari adalah bagian sah dari kedaulatan negara ini. Namun setiap kali kemarau tiba, kami harus menghadapi krisis pangan dan harga yang tidak masuk akal. Selama ini kami tetap setia menjaga kelestarian hutan dan tapal batas negara agar Merah Putih tetap berkibar di ujung negeri,” kata Zivan.
Zivan juga mempertanyakan efektivitas distribusi subsidi pangan dan energi yang belum menyentuh masyarakat Long Apari secara merata, sehingga memicu biaya hidup yang jauh lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan.
“Di mana kehadiran negara saat kapal logistik tidak bisa masuk ke Mahakam? Di mana subsidi yang hakiki untuk rakyat saat warga perbatasan harus terbebani harga beras satu juta dan LPG 750 ribu? Kami hanya menuntut janji pembangunan yang berkeadilan,” lanjutnya.
Ia mengingatkan bahwa ketimpangan geografis ini tidak boleh terus dibiarkan tanpa solusi nyata. Alasan mengenai akses sulit seharusnya bisa diselesaikan jika ada komitmen kuat dari pemerintah untuk membuka keterisolasian daerah. Jika absennya pelayanan publik dan infrastruktur dasar ini dibiarkan berlarut-larut setiap tahunnya, dikhawatirkan akan memicu titik jenuh sosial di tengah masyarakat.
“Menjaga kesetiaan di tengah beban ekonomi yang berat ini adalah ujian moral yang besar bagi warga. Kami bukan meminta pisah, kami menuntut kehadiran negara secara utuh melalui pembangunan infrastruktur jalan darat dan pemenuhan hak-hak dasar yang layak,” pungkas Zivan.
