SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas bersama Kementerian Sosial (Kemensos). Program tersebut diharapkan menjadi solusi dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memberikan layanan pengasuhan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu maupun yatim piatu.
Kepala Dinas Sosial Kutim Ernata Hadi Sujito menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan tindak lanjut dari arahan Kemensos. Pemerintah daerah kemudian membentuk tim terpadu yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pertanahan, BPKAD, serta Dinas Sosial sebagai koordinator pelaksanaan.
“Kami bergerak cepat merumuskan langkah-langkah strategis. Fokus utama pada tahap awal adalah memastikan lahan yang representatif dan sah secara hukum untuk didirikannya bangunan sekolah tersebut,” ujarnya.
Menurut Ernata, pemerintah sempat mengkaji dua lokasi, yakni di Jalan Guru Besar dan Jalan Simono. Setelah mempertimbangkan akses menuju lokasi, kondisi lingkungan, dan peluang pengembangan kawasan di masa mendatang, pemerintah akhirnya memilih lahan di Jalan Simono.
Saat ini, tim dari Kementerian PUPR Perwakilan Kalimantan Timur telah melakukan peninjauan lapangan untuk menyusun kajian teknis yang akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan.
Ernata memastikan seluruh tahapan administrasi dan penyiapan lahan telah selesai dilaksanakan sehingga pemerintah daerah kini hanya menunggu rekomendasi teknis dari pemerintah pusat.
“Sampai saat ini, seluruh tahapan administratif dan penyiapan lokasi sudah rampung. Kami sudah bersurat ke Kementerian Sosial dan telah ditinjau langsung oleh PUPR. Sekarang, kami menunggu rekomendasi teknis untuk memulai pembangunan fisik,” ujarnya.
Ke depan, Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga menghadirkan konsep pengasuhan terpadu melalui penyediaan asrama, konsumsi, serta lingkungan pendidikan yang layak bagi anak-anak penerima manfaat. Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini dapat menghadirkan layanan pendidikan yang lebih merata serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga rentan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.(adv)
