SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Dr. Andi Satya Adi Saputra, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-2 dengan tema “Transparansi Perencanaan dan Penganggaran dalam Pemerintahan yang Demokratis” di kediamannya di Jalan KH Abdurrasyid No. 3, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota. Kegiatan tersebut dihadiri oleh mahasiswa dan masyarakat umum yang antusias mengikuti jalannya diskusi.
Dalam penyampaiannya, Andi Satya menegaskan bahwa transparansi merupakan unsur penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui bagaimana proses perencanaan pembangunan disusun dan bagaimana anggaran daerah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan publik.
Ia menyebut, keterbukaan pemerintah dalam merencanakan program dan mengelola anggaran akan memperkuat kepercayaan masyarakat. Selain itu, transparansi juga menjadi salah satu cara untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Pemerintahan yang demokratis harus dibangun di atas keterbukaan. Masyarakat punya hak untuk tahu, ikut mengawasi, dan memberikan masukan terhadap proses perencanaan maupun penganggaran,” ujarnya.
Menurut Andi Satya, partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik sangat diperlukan agar pembangunan berjalan tepat sasaran. Dengan adanya akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat memahami prioritas pembangunan sekaligus mengawasi penggunaan anggaran agar lebih akuntabel.
Ia juga menilai, perencanaan dan penganggaran yang transparan dapat meminimalisir potensi penyimpangan, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dalam konteks demokrasi, keterbukaan bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
“Ketika masyarakat dilibatkan dan diberikan ruang untuk mengawasi, maka pembangunan akan berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Andi Satya berharap masyarakat semakin memahami bahwa demokrasi tidak hanya berbicara tentang pemilihan umum, tetapi juga soal bagaimana pemerintah menjalankan amanah secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan PDD ke-2 tersebut diharapkan menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa dan warga umum, agar semakin aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah serta turut mengawal jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
