SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim. Forum tersebut menjadi bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dengan menghimpun sebanyak 1.895 usulan pembangunan dari berbagai pemangku kepentingan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan, menjelaskan bahwa pemerintah telah memetakan enam isu utama yang akan menjadi pijakan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.
“Isu-isu ini menjadi dasar kita dalam menentukan prioritas, agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” kata Bayu.
Ia menerangkan, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) menjadi perhatian pertama. Menurutnya, masyarakat Kutim harus dipersiapkan agar mampu bersaing di tengah perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis serta membutuhkan kemampuan adaptif.
Selain penguatan SDM, persoalan kemiskinan juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Bayu menilai, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Selanjutnya, Pemkab Kutim menaruh perhatian pada pengembangan sumber daya alam di luar sektor pertambangan. Diversifikasi ekonomi dinilai penting agar ketergantungan terhadap komoditas tambang dapat dikurangi dan ekonomi daerah menjadi lebih kuat.
Isu berikutnya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Pemerintah ingin menghadirkan birokrasi yang semakin efektif, transparan, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas kepada masyarakat.
Pembangunan infrastruktur dasar juga tetap masuk dalam agenda prioritas. Berbagai usulan masyarakat masih didominasi kebutuhan akses jalan, penyediaan air bersih, hingga peningkatan konektivitas antarkawasan yang dinilai penting dalam mendukung aktivitas ekonomi.
Sementara itu, aspek lingkungan hidup menjadi isu keenam yang tidak kalah penting. Bayu menegaskan pembangunan harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan sehingga keseimbangan lingkungan dapat terjaga.
“Perencanaan tidak bisa parsial. Semua harus saling mendukung agar hasilnya benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui Musrenbang tersebut, pemerintah berharap seluruh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang realistis, terukur, sekaligus mampu menjawab tantangan pembangunan Kutim pada masa mendatang.(adv)
