SANGATTA — Dentang gong memecah suasana di Lounge Hotel Royal Victoria Sangatta. Bunyi itu bukan hanya penanda dimulainya Musyawarah Cabang (Muscab) dan Pengukuhan Badan Pengurus Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kutai Timur (Kutim) periode 2026-2031, melainkan juga isyarat bahwa sektor hospitalitydi Kutim mulai meneguhkan pijakan baru di tengah arus perubahan Kalimantan Timur (Kaltim).
Di ruang pertemuan yang dipenuhi pelaku usaha hotel, restoran, organisasi pariwisata, serta jajaran pemerintah daerah itu, dunia perhotelan dan rumah makan tak lagi dipandang sekadar pelengkap denyut ekonomi. Ia perlahan menjelma menjadi etalase daerah. Wajah pertama yang menyambut tamu, ruang temu kebudayaan, sekaligus simpul perputaran ekonomi masyarakat.
Musyawarah cabang tersebut dibuka Kepala Dinas Pariwisata Kutim Mahriadi, mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Pemukulan gong yang dilakukannya menandai dimulainya agenda organisasi yang diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha jasa pariwisata di daerah itu.
Mahriadi, mewakili Bupati menyampaikan bahwa keberadaan hotel dan restoran memiliki andil besar dalam menopang ekonomi daerah. Menurut dia, sektor tersebut tidak hanya melayani kebutuhan bisnis dan wisata, tetapi juga membuka ruang kerja bagi masyarakat serta menghidupkan usaha mikro, kecil, dan menengah lokal.
“PHRI memiliki kontribusi besar dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah dan mempromosikan potensi wisata kuliner maupun budaya Kutai Timur,” ujarnya.
Pernyataan itu menggambarkan bagaimana sektor jasa kini mulai diposisikan sebagai salah satu penyangga pembangunan daerah. Di tengah geliat investasi dan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), Kutim dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi daerah penopang aktivitas bisnis, perjalanan dinas, hingga lalu lintas wisatawan.
Mahriadi menuturkan, Kutim menyimpan potensi yang berlapis. Mulai dari kekayaan sumber daya alam, kebudayaan lokal, hingga peluang investasi yang terus bertumbuh. Karena itu, menurut dia, dibutuhkan kelindan (jalinan erat) kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi profesi agar Kutim mampu tampil sebagai tujuan bisnis serta wisata di Kaltim. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan mutu layanan hospitality, penguatan sumber daya manusia lokal, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk promosi usaha dan destinasi daerah.
“Musyawarah cabang ini menjadi momentum memperkuat solidaritas organisasi sekaligus menentukan arah program kerja PHRI ke depan agar semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman,” katanya.
Forum tersebut turut dihadiri Ketua BPD PHRI Provinsi Kaltim Sahmal Ruhib, perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulisman, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah (DPMPTSP), Kepala Dinas Koperasi dan UKM Marhadin, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Basuki Isnawan, organisasi pariwisata, hingga pelaku usaha hotel dan restoran di Kutim.
Dalam laporan kepanitiaan, Dharma Rismawan menjelaskan bahwa pembentukan kepengurusan PHRI Kutim diawali melalui serangkaian pertemuan internal bersama para pelaku usaha hospitality sejak April 2026. Dari forum tersebut kemudian dibentuk Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) guna menjaring calon Ketua PHRI Kutim.
Menurut Dharma, organisasi PHRI Kutim yang sebelumnya berjalan perlahan diharapkan dapat bergerak lebih aktif dan progresif dalam mendukung sektor perhotelan, restoran, dan pariwisata daerah.
“PHRI Kutim diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah dan perusahaan untuk menunjang perkembangan hospitality dan pariwisata di daerah ini selama satu periode ke depan,” ungkap Dharma.
Sementara itu, Ketua BPD PHRI Kaltim, Sahmal Ruhib menegaskan bahwa PHRI memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah karena menjadi salah satu motor penggerak sektor pariwisata. Ia menyebut Kaltim selama ini termasuk provinsi dengan kinerja organisasi PHRI terbaik di Indonesia berdasarkan hasil rapat kerja nasional dalam beberapa tahun terakhir.
“PHRI bukan hanya organisasi hotel dan restoran, tetapi motor penggerak pariwisata yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memajukan sektor ini,” katanya.
Sahmal juga menyoroti pentingnya penguatan organisasi PHRI di daerah seiring perkembangan IKN. Menurut dia, pertumbuhan sektor jasa dan hospitality harus diimbangi kesiapan sumber daya manusia serta tata kelola organisasi yang profesional. Dalam kesempatan tersebut, Sahmal menyampaikan dukungannya terhadap pengukuhan Cing Cing Wahyuni sebagai Ketua BPC PHRI Kutim periode 2026-2031. Pengalaman panjang di bidang perhotelan dinilai menjadi bekal penting untuk membangun organisasi yang solid dan adaptif menghadapi perubahan.
“Ibu Cing Cing Wahyuni memiliki jam terbang tinggi di dunia hospitality sehingga diharapkan mampu membawa PHRI Kutim lebih maju dan aktif,” ucapnya.
Di tengah derasnya pembangunan Kaltim, forum itu memperlihatkan satu hal: kemajuan daerah tak hanya dibangun melalui jalan, gedung, atau investasi berskala besar. Ia juga bertumpu pada keramahan layanan, mutu jamuan, serta kemampuan daerah menyambut orang-orang yang datang. Dari ruang hotel dan meja restoran itulah, denyut ekonomi pelan-pelan dirawat.(adv)
