Samarinda – Kejujuran dan komitmen pada nilai-nilai etis merupakanaspek esensial bagi sebuah pollster (lembaga survei). Tanpa kejujuran, maka sebuah survei tidak akanmemiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan demokrasi yang tengah diupayakanmelalui instrumen Pilkada Serentak.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasamengkritisi hasil survei guna memastikan pollster merupakan lembaga yang kredibel dan menjunjungtinggi nilai-nilai etis. Ia adalah “barometer” opini publikdan berfungsi untuk mengukur, menganalisis, dan melaporkan pandangan, preferensi, dan sikapmasyarakat terhadap berbagai isu dan kebijakan, termasuk elektabilitas kandidat dalam sebuah kontestasipolitik.
Topik ini ingin dikemukakan sebagai hal krusial untukmenjadi perhatian publik dan pihak-pihak yang memilikiotoritas. Mengingat dalam sepekan terakhir, kitadisuguhkan sejumlah hasil survei elektabilitas kandidatdi Pilgub Kaltim, yang tak jarang menghasilkan temuanyang berbeda.
Survei Elektabilitas
Salah satunya adalah lembaga Cyrus Network, yang mempublikasikan hasil survei Pilgub Kaltim 2024. Surveitersebut mengungkap bahwa pasangan Rudy Mas’ud–Seno Aji mendapatkan tingkat elektabilitas 54,2% dan mengungguli pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi yang memperoleh elektabilitas 43,7% (news.detik.com, 13/11).
Survei Cyrus Network dilaksanakan pada tanggal 4-9 November 2024, dengan jumlah sampel 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di seluruhkabupaten/kota dan di 120 desa se-Kaltim. Adapun responden terpilih diwawancarai secara tatap muka, menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of errorsebesar 2,89%.
Saat memaparkan, CEO Cyrus Network Fadhil MR juga menyampaikan tren masing-masing pasangan calon. Pada bulan September, diketahui pasangan Rudy-Seno memiliki elektabilitas 38,4%, dan meningkat menjadi44,8% pada bulan Oktober. Sementara pasangan Isran-Hadi memiliki elektabilitas 52,4% pada bulanSeptember, dan turun di angka 48,9% pada bulanOktober.
Hasil tersebut menggambarkan pencapaian atas upayadan strategi para kandidat dalam meraih dukunganpublik. Terlihat bahwa sejak bulan Oktober, pasanganRudy-Seno konsisten dalam tren kenaikanelektabilitasnya. Sedangkan pasangan Isran-Hadi mengalami penurunan sejak bulan September lalu.
Pada hari yang sama, pollster Citra Nasional Network (CNN) juga merilis hasil survei terbarunya. Dalam keterangannya, Direktur Eksekutif CNN Robby Rosiadimengemukakan temuan yang mencatat elektabilitaspasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji mengunggulipasangan Isran Norr-Hadi Mulyadi, baik dalampertanyaan terbuka maupun tertutup.
Pada simulasi pertanyaan terbuka, CNN menemukantingkat elektabilitas Rudy-Seno mencapai 55,8% dan tingkat elektabilitas Isran-Hadi 28,6%, dengan 15,6% responden yang tidak menjawab. Adapun dalamsimulasi pertanyaan tertutup, hasil survei menunjukkanelektabilitas Rudy-Seno mencapai angka 60,7%, sementara Isran-Hadi 30,9%, dan responden yang tidakmemilih 8,4%. Survei dilaksanakan pada 30 Oktoberhingga 9 November, dengan melibatkan 1.850 responden (tvonenews.com, 13/11).
Menurut Robby, hasil tersebut memperlihatkanefektivitas kampanye pasangan Rudy-Seno, misalnyamemperkenalkan program Kartu SAKTI yang mendapatrespon positif, khususnya dari pemilih perempuan. Selain itu, kecenderungan pilihan masyarakat relatif takakan banyak berubah, sehingga pasangan Rudy-Seno berpeluang besar memimpin perolehan suara PilgubKaltim mendatang.
Sementara itu, Poltracking Indonesia juga merilis hasilsurvei elektabilitas yang menempatkan keunggulanpasangan Isran Noor–Hadi Mulyadi dengan angkaelektabilitas 52.9%, sedangkan pasangan Rudy Mas’ud–Seno Aji meraih elektabilitas 38.4%. Surveidilakukan pada tanggal 28 Oktober hingga 4 November, dengan jumlah responden 1.400 responden, margin of error sekitar 2.6% serta tingkat kepercayaan 95%(liputan6.com, 16/11).
Menurut Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia HantaYuda, temuan tersebut berdasarkan hasil surveisimulasi surat suara kepada responden dan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatapmuka dengan menggunakan teknologi aplikasi terhadapresponden yang telah terpilih secara acak.
Pengalaman Jakarta
Dengan melihat sejumlah temuan survei sebagaimanadisajikan di atas, maka sangatlah beralasan apabilamasyarakat mempertanyakan level akurasi, independensi, dan standar etik yang melatari penelitianopini publik tersebut. Hal ini demi menjaga kredibilitaslembaga survei dan kepercayaan publik, sertamenghindari potensi konflik akibat polarisasi yang tercipta oleh hasil survei.
Dari data hasil survei yang dikemukakan, tampak bahwaCNN (dan Cyrus Network) menghasilkan temuanbertolak belakang dengan hasil Poltracking Indonesia. CNN memotret keunggulan pasangan Rudy-Seno dengan elektabilitas 55,8% (pasangan Isran-Hadi 28,6%), sementara Poltracking Indonesia menyajikankeunggulan Isran-Hadi dengan elektabilitas 52,9% (pasangan Rudy-Seno 38,4%). CNN melakukan surveipada 30/10 s.d 9/11, sementara Poltracking Indonesia pada 28/10 s.d 4/11.
Sebagai sebuah metode ilmiah yang bisa divalidasi, kitameyakini bahwa jika dilakukan dengan metodologi dan pada waktu yang relatiif sama, maka hasilnya pastilahmemiliki kesesuaian. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh 2 hasil jajak pendapat di atas menunjukkan perbedaanyang signifikan.
Dari sini, mungkin kita bisa belajar dari kasus di Jakarta, ketika 2 lembaga survei menyajikan hasil berbeda. Sebagaimana diberitakan, Poltracking Indonesia meriliselektabilitas pasangan Ridwan Kamil-Suswono sebesar51,6%, unggul atas pasangan Pramono Anung-Rano Karno (36,4%) dan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (3,9%).
Sementara sehari sebelumnya, Lembaga SurveiIndonesia (LSI) telah merilis temuannya yang memosisikan Pramono Anung-Rano Karno di urutanpertama dengan elektabilitas 41,6%, sementara Ridwan Kamil-Suswono di posisi kedua dengan 37,4%, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana dengan angka6,6%.
Menyikapi hasil yang berbeda tersebut, Dewan EtikPersepi (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia) kemudian melakukan penyelidikan atas prosedurpelaksanaan survei oleh kedua lembaga tersebut. Hasilnya, Poltracking Indonesia diberi sanksi untuk tidakmempublikasikan hasil survei sebelum mendapatkanpersetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan EtikPersepi (beritasatu.com, 10/11).
Dengan mengacu pada pengalaman survei di Jakarta –dan membandingkannya dengan hasil survei pada Pilgub Kaltim yang juga menunjukkan temuan berbeda–, maka sangatlah beralasan jika kita menaruh harapankepada Dewan Etik Persepi untuk memberi perhatiandan menyelidiki prosedur survei yang digunakan CNN dan Poltracking Indonesia pada jajak pendapat PilgubKaltim.
Hal tersebut diperlukan untuk mengkonfirmasiakuntabilitas dan standar etik yang digunakan setiaplembaga survei dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dan didengar. Di sini, kejujuranlembaga survei menjadi fondasi bagi kepercayaanpublik dan vitamin bagi pertumbuhan demokrasi yang sehat.
Dengan cara itu, hasil survei akan kontributif bagipeningkatan kualitas demokrasi, investasi bagipendidikan politik dan pencerahan publik, sertamemperkuat partisipasi masyarakat dalam perhelatanPilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang.
