SAMARINDA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai membangun fondasi baru dalam perencanaan pembangunan daerah dengan memusatkan perhatian pada pemetaan data geospasial berbasis desa. Langkah ini ditempuh melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemetaan dan Pengolahan Data Geospasial yang diikuti 364 peserta dari unsur perangkat daerah, aparatur pemerintah desa, kelurahan, hingga kecamatan.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim ini dinilai strategis karena menyentuh langsung akar pengambilan keputusan Pembangunan, yaitu data.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, menjelaskan bahwa kualitas data geospasial akan menjadi ukuran dalam menilai posisi dan kebutuhan desa, sekaligus menjadi panduan untuk menyusun kebijakan yang sesuai kondisi riil lapangan.
“Data geospasial di desa maupun di kabupaten menjadi tolak ukur bagi kemajuan daerah. Kita bisa tahu potensi apa saja yang ada di desa, apa yang masih kurang, yang kedepannya akan menjadi pertimbangan bagi pemangku kepentingan,” ujarnya saat membuka acara.
Rizali juga menegaskan bahwa program Desa Presisi merupakan bagian dari strategi tersebut. Ia menyebut data dari program ini sangat penting sebagai dasar pengalokasian anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata.
“Data Desa Presisi ini nantinya dapat diperlukan untuk perencanaan pembangunan tepat sasaran, menjadi dasar pengalokasian anggaran berbasis kebutuhan nyata,” katanya.
Program ini juga terintegrasi dengan tiga dari 50 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kutim, sebagaimana dijelaskan Trisno, Plt Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra. Ia menyebutkan tiga program utama yang berkaitan, yaitu Satu Kartu Keluarga Satu Sertifikat (PTSL), Pelepasan Kawasan Hutan, dan Desa Presisi.
“Ini upaya kita bersama, terutama pada 3 program dari 50 program yang ada,” kata Trisno.
Ia menekankan pentingnya pengolahan data secara aktual, berangkat dari temuan lapangan.“Kita perlu ada data riil dari masyarakat di lapangan yang kemudian diolah menjadi data lengkap,” ujarnya.
Kehadiran Profesor Sofian Sjaf, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB sekaligus penggagas Desa Presisi, memperkuat pentingnya pendekatan berbasis data desa. Ia menyoroti bahwa selama ini data lebih sering bersifat top-down dan seragam, tanpa mempertimbangkan kondisi faktual di desa.
“Kalau selama ini kebanyakan data top-down dari atas ke bawah dan seragam, kemudian data tidak disandingkan dengan data riil di tingkat desa, seharusnya data dimulai dari tingkat desa ke atas sehingga akurat dan sesuai datanya,” jelasnya.
Menurutnya, arah pembangunan akan berjalan baik jika berbasis pada data desa yang lengkap.
“Program Desa Presisi ini, kalau desa datanya lengkap maka ke depannya perjalanannya pasti lancar dan baik,” kata Sofian.* (ADV/ProkopimKutim/PK)
