SAMARINDA – Sektor pertanian di Samarinda menghadapi tantangan serius di tengah pesatnya perkembangan kota sebagai pusat jasa dan perdagangan. DPRD Samarinda menyoroti masalah terbatasnya mobilitas penyuluh pertanian yang dinilai berpotensi mengancam ketahanan pangan lokal.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Andi Saharuddin, menekankan pentingnya perbaikan akses bagi para penyuluh yang berperan sebagai ujung tombak pembinaan petani di daerah pinggiran.
“Mobilitas penyuluh itu penting. Mereka turun ke lapangan dengan kondisi sebaran pertanian Samarinda berada di pinggiran kota,” ujarnya saat ditemui di kantor DPRD pada Selasa (11/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa meskipun Samarinda lebih dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan, wilayah seperti Makroman, Lempake, dan Bentuas masih berperan penting dalam menyuplai kebutuhan pangan lokal. Sayangnya, kondisi infrastruktur yang kurang memadai menghambat penyuluh dalam memberikan pendampingan optimal kepada petani.
Lebih lanjut, Andi menyoroti potensi dampak buruk jika masalah ini tidak segera ditangani.
“Kalau tidak ada dukungan fasilitas, bagaimana mereka bisa menjalankan tugasnya dengan optimal? Ketahanan pangan kita bisa semakin rapuh,” tegasnya.
Menurut Andi, ketersediaan transportasi yang memadai menjadi kunci agar transfer pengetahuan dan inovasi pertanian dapat dilakukan secara efektif kepada para petani, terutama yang berada di wilayah terpencil.
Tak hanya soal mobilitas penyuluh, Andi juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan komersial. Ia menilai, ekspansi pembangunan yang agresif telah mengurangi luas lahan pertanian secara signifikan, sehingga berisiko memperlemah kemandirian pangan kota.
“Kalau kita terus-terusan bergantung pada pasokan dari luar, kita kehilangan kendali atas ketahanan pangan kita sendiri,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Andi mendesak Pemerintah Kota Samarinda agar tidak hanya berfokus pada pengembangan sektor jasa dan perdagangan, tetapi juga memberikan perhatian yang sama besar terhadap keberlanjutan sektor pertanian.
“Jangan hanya sibuk memoles sektor jasa. Kalau kita benar-benar peduli dengan ketahanan pangan, harus ada kebijakan konkret yang mendukung pertanian,” pungkasnya.(ADV/DPRDSMR/GB)
