Samarinda – Ketimpangan fasilitas pendidikan negeri di Samarinda kembali jadi sorotan. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyebut masih minimnya sekolah menengah pertama (SMP) negeri di sejumlah kawasan pinggiran kota telah menyulitkan akses belajar bagi anak-anak.
Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Samarinda Seberang atau Dapil II, yang hingga kini hanya memiliki satu SMP negeri, yakni SMPN 3. Kondisi ini memaksa sebagian besar siswa harus menyebrang ke wilayah lain, seperti ke Palaran atau Loa Janan Ilir, demi melanjutkan pendidikan.
“Kalau SMPN 3 penuh, anak-anak tidak punya banyak pilihan. Mereka harus menyebrang ke daerah lain, yang tentu menyulitkan secara logistik dan biaya,” kata Novan, Senin (24/6/2025).
Situasi serupa juga terjadi di Dapil V yang meliputi daerah Sambutan dan sekitarnya, yang menurut Novan juga belum memiliki fasilitas SMP negeri yang memadai.
Meski begitu, Novan menyebut Pemerintah Kota telah memberikan respons positif. Bahkan, Wali Kota Samarinda disebut telah meninjau langsung lokasi yang potensial untuk dibangun sekolah baru.
“Dari hasil tinjauan itu, secara teknis memungkinkan untuk dibangun sekolah. Tinggal bagaimana kita kawal bersama agar ini benar-benar terealisasi,” jelasnya.
Komisi IV DPRD memastikan akan terus mendorong percepatan pembangunan unit sekolah baru (USB) agar ketimpangan pendidikan tidak semakin melebar. Bagi Novan, masalah ini bukan hanya soal gedung sekolah, tapi soal masa depan anak-anak di pinggiran kota.
“Pemerataan pendidikan ini bukan sekadar pembangunan gedung, tapi menyangkut masa depan generasi kita. Kalau tidak segera dibenahi, ketimpangan akan terus berlanjut,” tegasnya.
Ia berharap pembangunan sekolah bisa dimulai tahun 2026, agar siswa dari daerah pinggiran tak lagi terkendala jarak dan biaya hanya demi mengakses sekolah negeri.
“Semakin cepat dibangun, semakin cepat anak-anak kita mendapatkan kesempatan belajar yang adil,” pungkas Novan.(ADV/DPRDSMR/GB)
