Potretkata.co, Bontang – Pendelegasian kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke pemerintah daerah membuat peran aplikasi MyASN semakin krusial. BKPSDM Kota Bontang pun bersiap memperkuat sumber daya manusia dan tata kelola sistem guna menjawab tantangan tersebut.
Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto, menilai kemandirian daerah dalam manajemen ASN harus ditopang oleh data yang valid dan terintegrasi. MyASN menjadi instrumen utama untuk memastikan hal tersebut.
“Dengan kewenangan yang lebih besar, daerah dituntut lebih akuntabel. MyASN adalah fondasinya,” ucapnya, Kamis (22/1/2026).
Dari sisi SDM, BKPSDM Bontang telah menambah enam Pranata Komputer dalam tiga tahun terakhir untuk mendukung pengelolaan SIASN dan MyASN. Selain itu, 54 admin kepegawaian di perangkat daerah dibentuk sejak 2023 agar pengelolaan data ASN berjalan hingga level OPD.
Penguatan juga dilakukan pada aspek tata kelola dan pengawasan data. BKPSDM menerapkan validasi berlapis, mulai dari penginputan oleh ASN, verifikasi admin OPD, pengendalian oleh BKPSDM, hingga sinkronisasi dengan sistem BKN.
“Infrastruktur dan koordinasi dengan BKN Kanreg serta BKN pusat juga terus kami perkuat,” paparnya.
Menurutnya, kesiapan kelembagaan ini menjadi kunci agar MyASN tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi administratif, tetapi benar-benar menjadi dasar kebijakan strategis kepegawaian di Kota Bontang.
“Manajemen ASN ke depan berbasis kinerja dan kompetensi. Tanpa data yang kuat, itu tidak akan tercapai,” pungkasnya. (Rae)
