SAMARINDA – Persoalan banjir yang terus terjadi di sejumlah kawasan Kota Samarinda kembali menjadi perhatian serius DPRD setempat. Komisi III menilai praktik pematangan lahan atau cut and fill yang dilakukan tanpa pengawasan ketat berpotensi memperburuk masalah genangan air.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan, kegiatan pemindahan material tanah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak langsung terhadap lingkungan dan warga sekitar.
“Kita juga tadi datang ke pergudangan, kita juga pastikan di sana ada kegiatan cut and fill, artinya mengangkat material walaupun sebetulnya dekat gitu berseberangan tapi kita lihat dampaknya,” ujarnya.
Deni menjelaskan, material tanah yang tercecer di jalan akibat aktivitas tersebut kerap membuat permukaan licin dan menghambat saluran air. Kondisi ini berujung pada genangan di beberapa titik.
“Artinya limbah yang mereka bawa atau tanah yang mereka bawa ini kan materialnya kadang tumpah di jalan mengakibatkan licin, habis itu menumpuk ke rawa yang di depan itu mengakibatkan banjir menggenang gitu loh di sedimen jalan itu tadi, terus kita melihat kolam retensinya juga yang di belakang, kita lihat tidak terurus dan terawat,” ungkapnya.
Temuan di lapangan juga menunjukkan sebagian pengembang tidak merawat fasilitas penunjang lingkungan seperti kolam retensi.
Menurut Deni, hal ini menandakan lemahnya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dalam proses pembangunan.
Ia menambahkan, solusi banjir tidak bisa hanya berfokus pada perbaikan drainase. Pemerintah perlu memastikan bahwa perizinan pembangunan, termasuk pematangan lahan, mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.
“Jadi, kita ingin bahwa permasalahan banjir ini harus dimulai dari sini artinya jangan di satu sisi kita menengahi drainase di satu sisi perizinan pematangan-pematangan lahan ini masih dilakukan, artinya banyak melakukan pematangan-pematangan lahan ini yang menjadi catatan kita,” jelasnya.
Deni juga mendorong adanya koordinasi lintas sektor agar pengawasan terhadap aktivitas cut and fill lebih efektif.
“Makanya kami ingin memastikan lagi tadi kita tidak sempat banyak tuh, padahal jadwal kita panjang sebetulnya yang akan kita karena waktu juga karena kita ada kegiatan, sehingga kita cukupkan,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjut, Komisi III berencana menjadwalkan inspeksi tambahan untuk memastikan praktik serupa tidak berlanjut tanpa prosedur sesuai aturan.
“Mungkin nanti kita akan schedule-kan lagi untuk bisa memastikan kegiatan-kegiatan tersebut di lapangan. Mungkin itu,” pungkasnya.(ADV/DPRDSMR/GB)
