SAMARINDA — Komisi IV DPRD Kota Samarinda terus mengawal pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga sangat tidak mampu. Ketua Komisi IV, Novan Syahronie, mengonfirmasi bahwa program ini akan mulai berjalan tahun ini dengan jumlah penerima sebanyak 100 siswa.
“Tahun ini program Sekolah Rakyat sudah akan terlaksana dengan jumlah siswa sebanyak 100 orang. Mereka terbagi di dua tingkatan, yakni SMP dan SMA. Pelaksanaannya akan dipusatkan di Balai Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP) yang ada di Samarinda Seberang, dekat Poltek,” ujar Novan saat diwawancarai, Kamis (3/7/2025).
Novan menjelaskan, seluruh pembiayaan program ini berasal dari pemerintah pusat. Data siswa yang diterima merupakan hasil verifikasi Dinas Sosial Kota Samarinda dan telah divalidasi oleh Kementerian Sosial.
“Semua pembiayaan berasal dari pemerintah pusat. Data siswa yang diterima adalah hasil verifikasi dari Pemerintah Kota, melalui Dinas Sosial Kota Samarinda. Data itu juga sudah terkonsolidasi dan tervalidasi oleh Kementerian Sosial,” terangnya.
Ia menekankan bahwa segmentasi penerima manfaat diprioritaskan kepada anak-anak dari keluarga sangat tidak mampu, berdasarkan data resmi dari Dinsos.
“Segmentasinya memang untuk anak-anak dari keluarga sangat tidak mampu. Jadi sumber data dan objek penerima langsung berdasarkan data dari Dinas Sosial,” kata Novan.
Ketika ditanya apakah anak jalanan termasuk dalam kategori penerima, Novan menjelaskan bahwa tidak semua anak jalanan otomatis bisa masuk ke dalam program. Ada sejumlah persyaratan administratif yang tetap harus dipenuhi.
“Kalau bicara soal kategori anak jalanan, ada rambu-rambu tersendiri yang menjadi pertimbangan, terutama soal tempat tinggal dan domisili. Karena untuk bisa masuk ke dalam program, tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dari pemerintah,” jelasnya.
Terkait hal tersebut, Novan menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan rapat lanjutan bersama Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk membahas skema seleksi dan kelengkapan data penerima manfaat.
“Secara detail saya belum bisa pastikan apakah mereka termasuk kategori penerima atau tidak. Nanti siang kami akan kembali melakukan rapat hearing dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait, dan di sana mungkin akan dibahas lebih lanjut,” tutup Novan.(ADV/DPRDSMR/GB)
