Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Perkebunan (Disbun) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan sektor perkebunan rakyat. Fokus utama diarahkan pada pemberian bantuan yang tepat sasaran, sesuai dengan kesiapan petani dan legalitas lahan yang dimiliki.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan Disbun Kukar, Rudiyanto Hamli, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/5/2025). Ia menegaskan bahwa semua bentuk dukungan pemerintah kepada petani mengacu pada sistem yang terstruktur, sekaligus memastikan keberlanjutan program dan kesesuaian dengan regulasi.
“Kalau ada masyarakat atau kelompok tani yang mengusulkan bantuan, tentu akan kami bantu. Tapi semua tetap harus memenuhi ketentuan, terutama soal legalitas lahan dan kesiapan petani. Jangan sampai program yang dijalankan menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelas Rudiyanto.
Untuk itu, Disbun Kukar menerapkan mekanisme Calon Petani Calon Lahan (CPCL) sebagai dasar verifikasi. Setiap kelompok yang mengajukan bantuan wajib memiliki legalitas kelembagaan, dokumen kepemilikan lahan yang sah, serta lokasi yang tidak berada di kawasan hutan atau wilayah tumpang tindih.
Komoditas kelapa sawit masih menjadi primadona dan mendapat perhatian serius, baik melalui perluasan lahan (ekstensifikasi) maupun peningkatan produktivitas (intensifikasi). Namun, Disbun Kukar juga membuka dukungan bagi komoditas lain seperti karet, kakao, kopi, kelapa dalam, dan lada, menyesuaikan dengan karakteristik wilayah serta minat petani. “Kami tidak hanya bicara sawit. Komoditas lain juga kami fasilitasi. Tinggal disesuaikan dengan potensi lokal dan semangat petaninya,” imbuhnya.
Rudiyanto menuturkan, bantuan untuk pengembangan perkebunan bisa bersumber dari APBD kabupaten maupun dukungan anggaran provinsi, tergantung ketersediaan alokasi tahunan. Ia mencontohkan pengembangan kelapa dalam di wilayah pesisir seperti Samboja dan Muara Jawa, yang meski potensial, masih menghadapi tantangan intrusi air laut.
“Tanah di daerah pesisir bisa terpapar air asin saat pasang laut. Sebelum budidaya, perlu pintu air atau infrastruktur penunjang agar tanah bisa dikelola secara optimal,” terang Rudiyanto. Sementara itu, untuk wilayah daratan, pengembangan kelapa tetap berjalan dalam skala menengah. Masyarakat juga mulai melirik jenis kelapa batok dan kelapa genjah yang dinilai lebih cocok dengan kondisi lokal dan memiliki prospek pasar yang menarik.
Tak hanya itu, geliat perkebunan kopi dan kakao juga mulai tumbuh di berbagai titik. Daerah seperti Jonggon, Perangat, Cipari, dan Kohiman menjadi pusat pengembangan kopi, sementara kakao tumbuh subur di Lung Anai dan SP3 dengan dukungan aktif Kelompok Wanita Tani (KWT).
“Memang skala kopi tidak sebesar sawit, tapi kami tetap dorong. Di Cipari dan Jonggon, kami sudah bangun rumah produksi dan sediakan alat pascapanen. Tujuannya agar hasil panen petani punya nilai jual lebih tinggi,” ujar Rudiyanto.
Melalui pendekatan bertahap, berbasis kebutuhan dan kesiapan kelompok tani, Disbun Kukar optimistis sektor perkebunan rakyat dapat menjadi penyangga ekonomi lokal. Pendekatan ini sekaligus memperkuat semangat kemandirian petani dalam mengelola lahan secara produktif dan berkelanjutan. “Kuncinya adalah kesiapan dan legalitas. Kalau itu terpenuhi, kami akan hadir untuk bantu. Kita ingin petani sejahtera dengan cara yang berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv)
