TENGGARONG– Rencana penanganan rumah warga yang terdampak kebakaran di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih dalam tahap koordinasi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar belum menetapkan bentuk bantuan yang akan diberikan karena perlu membahas tindak lanjut bersama kepala daerah.
Kepala Dinas Perkim Kukar, M. Aidil, mengatakan secara teknis perencanaan anggaran untuk penanganan pascabencana mengikuti mekanisme penganggaran tahun berikutnya atau N+1. Dengan mekanisme tersebut, kebutuhan penanganan yang direncanakan saat ini pada prinsipnya akan dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran tahun selanjutnya.
“Kalau terkait dengan tugas kami ini sebenarnya, saat musibah kami itu kalau secara teknis itu N plus 1. Jadi kami harusnya merencanakan tahun depan,” ujar Aidil, Jumat (16/10/2026).
Kendati demikian, ia menyebut Perkim Kukar tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum berkoordinasi dengan pimpinan daerah. Pembahasan diperlukan untuk menentukan langkah yang dapat ditempuh pemerintah dalam membantu masyarakat yang kehilangan atau terdampak tempat tinggal akibat kebakaran.
Menurut Aidil, hingga saat ini belum ada keputusan mengenai bentuk tindak lanjut maupun dukungan anggaran bagi warga terdampak. Karena itu, pihaknya masih mengumpulkan informasi dan menjalin komunikasi untuk mengetahui penanganan yang memungkinkan dilakukan.
“Kami juga akan berkomunikasi dengan pimpinan kami, kepala daerah, nanti seperti apa terhadap kawan-kawan atau masyarakat yang terdampak musibah ini,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Perkim Kukar juga akan melakukan pendataan kawasan permukiman terdampak dengan melibatkan pemerintah kelurahan dan kecamatan. Pendataan tersebut menjadi dasar untuk mengetahui kondisi lingkungan sekaligus kebutuhan masyarakat setelah mengalami musibah kebakaran.
Tidak hanya mendata kondisi fisik kawasan, Perkim juga berencana berdialog dengan warga guna menyerap aspirasi mengenai penataan lingkungan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kawasan permukiman yang lebih rapi, sehat, dan layak huni.
Aidil menegaskan, penanganan pascakebakaran perlu memperhatikan upaya mitigasi agar risiko kejadian serupa dapat ditekan. Dengan demikian, pemulihan kawasan tidak hanya berorientasi pada kondisi saat ini, tetapi juga memperhatikan keamanan dan kualitas lingkungan untuk masa mendatang.
Ia berharap kondisi fiskal daerah ke depan semakin membaik sehingga pemerintah memiliki ruang anggaran yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
“Ini mungkin kami masih dalam tahap koordinasi, kami belum bisa memutuskan apakah nanti mungkin tindak lanjutnya seperti apa. Tapi pemerintah daerah tetap hadir dan berupaya untuk mengembalikan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana seperti sediakala,” pungkasnya.
Perkim Kukar memastikan proses koordinasi dan pendataan menjadi bagian awal dalam menentukan penanganan selanjutnya. Sementara itu, keputusan mengenai bentuk bantuan bagi warga terdampak masih menunggu pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah daerah.(adv)
