Kutai Kartanegara – Kutai Kartanegara merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai sumber daya alam yang sangat kaya serta merupakan salah satu daerah penyumbang Dana Bagi Hasil (DBH) terbesar ke pemerintah pusat.
Namun bertolak belakang dari besaran anggaran yang di setor ke negara, bagi sebagian tokoh masyarakat menganggap dana yang di kucurkan kembali ke daerah Kutai Kartanegara di anggap masih jauh dari kata adil.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Alif Turiadi menganggap dana bagi hasil yang di terima oleh Kutai Kartanegara belum berkeadilan.
Hadir dengan visi “Adil dan makmur” Alif Turiadi menganggap Kutai Kartanegara sebagai daerah penghasil sumber daya alam yang besar belum merasakan keadilan.
Sumur baru yang terletak di wilayah Sangasanga dan Muara Jawa itu bisa masuk dalam wilayah IKN, telah di tandatangani kontrak kerjasamanya oleh pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM RI Arifin Tasrif dengan investor.
Hal tersebut juga kemungkinan tidak begitu maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini menjadi andalan Kutai Kartanegara dari sektor Migas.
“Perlu ada perjuangan khusus dari pemerintah maupun stakeholder dalam hal ini legislatif dan eksekutif untuk memperjuangkan,” jelas Alif Turiadi pada Selasa 04/06/2024.
Alif Turiadi juga menjelaskan bahwa selama menjadi legislatif dia selalu berupaya mendorong upaya perimbangan pendanaan. Menurutnya dengan banyaknya dana yang di kucurkan ke pusat sudah seharusnya Kutai Kartanegara mendapat bagian yang adil.
“Sudah sekian lama berjuang di legislatif perlu ada terobosan di eksekutif itulah mengapa saya tagline Adil Makmur,” jelasnya.
Jika keadilan ini sudah didapat dari pemerintah pusat, kemakmuran bagi masyarakat Kutai Kartanegara pasti bisa di capai ucap Alif Turiadi yang juga salah satu calon Bupati Kutai Kartanegara ini.
“Ini tagline pertama yang kita usung selama sosialisasi. Kita juga masih mencari formulasi yang baru terkait perjuangan yang akan kita usulkan sesuai dengan kebutuhan daerah serta yang berkeadilan bagi masyarakat”.
